KPK Tegaskan Surat Minta Rp 7 Juta untuk Buka Blokir Rekening Palsu Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah menerbitkan surat permintaan uang untuk membuka pemblokiran terhadap rekening yang disita.

Pernyataan ini menanggapi beredarnya surat berbahasa Inggris yang memuat logo KPK dengan bubuhan tanda tangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Dalam surat tertanggal 18 Februari 2022 itu, KPK disebut meminta uang Rp 7 juta agar pemblokiran rekening terkait kasus korupsi dibuka dan tidak melakukan penyitaan terhadap duit yang tersimpan di dalamnya.

Baca Juga:

Menpan Tjahjo Sebut Mars dan Himne KPK Bangun Soliditas ASN

"Tindakan pemblokiran rekening dalam rangka penyidikan suatu perkara oleh KPK dilakukan secara profesional dan akuntabel. Seluruh prosesnya berdasarkan tata cara, ketentuan, dan peraturan yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan otoritas terkait," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Ali menegaskan, lembaga antirasuah tidak pernah memungut biaya atas proses pemblokiran suatu rekening terkait penanganan kasus korupsi.

Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Ali, surat palsu tersebut beredar di wilayah Bandung dan Kendari. Namun, Ali tak memungkiri surat serupa juga beredar di daerah lain.

Baca Juga:

Alasan KPK Terima Istri Firli Bahuri Jadi Pencipta Lagu Mars dan Himne

Atas hal itu, sambung Ali, KPK meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya.

"KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," kata dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melapor ke KPK apabila menemukan atau mengetahui pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya.

"Segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," pungkas Ali. (Pon)

Baca Juga:

Kemenkumham Serahkan Hak Cipta Lagu Mars dan Himne KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Lengkap, PDIP hingga Nasdem Masuki Tahap Verifikasi Administrasi
Indonesia
Berkas Lengkap, PDIP hingga Nasdem Masuki Tahap Verifikasi Administrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tujuh berkas partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 telah lengkap.

5 Ekor Singa Kabur di Kebun Binatang Taronga Australia
Dunia
5 Ekor Singa Kabur di Kebun Binatang Taronga Australia

Lima ekor singa di Kebun Binatang Taronga kabur dari kandangnya.

Kritik Oligarki, Partai Ummat Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Kritik Oligarki, Partai Ummat Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK

Isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali mengemuka di awal tahun 2022.

Pelatih Minta Timnas U-16 Tidak Cepat Puas
Indonesia
Pelatih Minta Timnas U-16 Tidak Cepat Puas

Pelatih tim nasional U-16 Indonesia, Bima Sakti meminta pemain-pemainnya tidak terbuai kemenangan besar 9-0 atas Singapura pada laga Grup A Piala AFF U-16 pada Rabu malam.

Angka Perceraian Tinggi, 10 Ribu Ibu Tunggal di Cianjur Dilatih Buka Usaha
Indonesia
Angka Perceraian Tinggi, 10 Ribu Ibu Tunggal di Cianjur Dilatih Buka Usaha

Setiap tahun 3.000 sampai 4.000 gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama Cianjur.

Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI akan Berdampak Pada Gerindra
Indonesia
Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI akan Berdampak Pada Gerindra

Partai Gerindra akan rugi besar telah mendepak Mohamad Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sebab, Taufik mempunyai sejarah baik dengan membawa kejayaan Gerindra DKI dalam memenangkan calonnya menjadi Gubernur DKI pada Pemilu 2014 dan 2017.

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia
Indonesia
Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Situs IQ Air Index merilis kualitas udara DKI Jakarta tercatat sebagai urutan pertama terburuk di dunia, Senin (20/6).

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen
Indonesia
Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

"Kripto itu memang kena PPn juga. Karena kripto itu bukan uang ya, BI enggak pernah mengatakan itu alat tukar alat pembayaran. Tetapi kemendag itu komoditas," papar Yoga melalui YouTube, yang dikutip Senin (4/4).

BSU Tahap Kedua akan Disalurkan Pekan Depan
Indonesia
BSU Tahap Kedua akan Disalurkan Pekan Depan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meminta data untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap kedua pekan ini, dengan peluang penyalurannya dilakukan pada pekan depan.

 4 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terendam Banjir
Indonesia
4 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terendam Banjir

Bencana banjir yang terjadi di daerah itu, selain karena curah hujan yang tinggi juga diakibatkan adanya penyumbatan tumpukan sampah di aliran sungai serta drainase.