KPK Tegaskan Masyarakat Berhak Dapatkan Informasi Soal Hak Guna Usaha Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbicara kepada awak media terkait pengelolaan SDA dalam diskusi media KPK Integrito di Jakarta, Selasa (16/7) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa transparansi mengenai informasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan hak masyarakat. Salah satunya, mengenai transparansi informasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia.

"Transparansi publik itu harus kita jamin dalam pengelolaan SDA. Misalnya kalau sekarang belum semuanya HGU itu bisa dilihat harusnya semuanya bisa dilihat," kata Laode d‎alam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Soal Pengembalian Lahan HGU, Ketum PPP Muktamar Jakarta: Prabowo Seorang Kesatria

Menurut Laode, transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya untuk mencegah pemegang HGU mengemplang pajak.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan masyarakat berhak tahu terkait Hak Guna Usaha (HGU)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbicara soal keterbukaan informasi dalam Hak Guna Usaha (HGU) (MP/Ponco Sulaksono)

"Supaya orang tahu siapa yang punya HGU yang paling banyak. Kalau kita tidak tahu, berapa sih pajaknya, dia kan pegang HGU 10 ribu hektare, kok dia bayar pajaknya Rp 50.000," ungkap Laode.

Laode menekankan SDA merupakan milik negara sehingga wajib dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Usai Debat Capres, Greenpeace Ungkap Penguasaan Lahan Dikuasai Korporasi Asing

"Jadi Jangan ada yang ruang gelap di negeri ini. Tidak boleh karena itu barang publik. Kalo hartanya sendiri tak apa, tapi kalau harta masyarakat tidak boleh," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah berkeras menolak membuka informasi kepemilikan HGU. Pemerintah menyebut HGU sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padahal melalui putusan bernomor register 121 K/TUN/2017, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik.(Pon)

Baca Juga: Soal Konsesi Lahan, BPN: Harusnya Erick Thohir dan Luhut Ikuti Imbauan Jokowi

Kredit : ponco


Eddy Flo