KPK Tanggapi Soal Harta Irjen Ferdy Sambo Tak Tercantum di LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Harta kekayaan Irjen Ferdy Sambo ternyata tak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK).

Mantan Kadiv Propam Polri itu ramai dibicarakan publik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Selama menjadi polisi, Ferdy Sambo ternyata tak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Pasalnya, pada laman elhkpn.kpk.go.id tak tercantum LHKPN Ferdy Sambo.

Baca Juga:

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Kurang Kooperatif

Terkait ini, Juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu masih memverifikasi LHKPN Ferdy Sambo untuk periodik 2021.

"KPK telah menerima LHKPN atas nama yang bersangkutan untuk tahun pelaporan 2021. Namun, ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi. Sehingga, sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs e-LHKPN," kata Ipi, Rabu (10/8).

Namun, Ipi tak menjelaskan LHKPN Ferdy Sambo pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai aparat kepolisian, Ferdy Sambo merupakan unsur penyelenggara negara.

Baca Juga:

Mabes Polri Dalami Perintah Ferdy Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Meski demikian, Ipi mengaku telah menyampaikan hasil verifikasi dan kelengkapan yang harus diperbaiki Ferdy Sambo.

Setelah LHKPN diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif, akan dipublikasikan melalui situs e-LHKPN dan terbuka untuk umum.

"KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Ferdy Sambo Terancam Dipecat dari Kepolisian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Airlangga Sebut Pemerintah Berikan Kemudahan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM
Indonesia
Airlangga Sebut Pemerintah Berikan Kemudahan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM

"Pemerintah selalu berkomitmen membantu UMKM dari segi bantuan tunai serta memberikan kemudahan pinjaman modal usaha," kata dia

KPK Komitmen Tuntaskan Kasus Mardani Maming sampai Peradilan
Indonesia
KPK Komitmen Tuntaskan Kasus Mardani Maming sampai Peradilan

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan perkara Mardani H Maming dituntaskan sampai ke proses peradilan, setelah mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi
Indonesia
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (11/5)

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR
Indonesia
Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

"Jika Pemilu mendatang dilaksanakan saat bangunan dasar IKN sudah selesai, maka akan ada kejutan baru berupa skema pemilihan Presiden secara tidak langsung oleh MPR," bebernya.

Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan
Indonesia
Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan

Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK

KPK telah menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) tergadap Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak.

Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia
Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19

Pakar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad memaparkan, gelombang ketiga virus asal Wuhan itu bisa dicegah ika masyarakat konsisten pada protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker.

Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi
Indonesia
Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi

DKI masih fokus dulu untuk Jakarta sampai menunggu progres diskusi dengan daerah penyangga

Jumlah Pasien di RSDC Wisma Atlet Kembali Bertambah
Indonesia
Jumlah Pasien di RSDC Wisma Atlet Kembali Bertambah

Sejak dibuka, rumah sakit darurat ini telah didatangi berbagai kategori pasien COVID-19 yang jumlahnya mencapai 129.575 orang

RI Hapus Larangan Masuk WNA 14 Negara Omicron Hingga Aturan Baru Karantina
Indonesia
RI Hapus Larangan Masuk WNA 14 Negara Omicron Hingga Aturan Baru Karantina

Para tim ahli CDC merekomendasikan masa karantina yang lebih pendek