KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak ingin memproses kasus rasuah dengan nilai Rp 50 juta ada aspek positifnya.

Menurutnya, undang-undang tidak mengizinkan aparat penegak hukum untuk membiarkan praktik korupsi meski nilainya di bawah Rp 50 juta.

Baca Juga

KPK Periksa Istri Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).

Ghufron menegaskan, aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara. Namun, di dalamnya ada aspek penjeraan dan sikap negara menghukum mereka yang melakukan praktik korupsi berapa pun kerugiannya

Karena itu, Ghufron menekankan, KPK tetap memproses suatu perkara rasuah meski angka kerugian negaranya kecil.

"KPK adalah penegak hukum, apa pun ketentuan undang-undang itu yang akan ditegakkan," imbuhnya

Baca Juga

Jaksa Agung Minta Penanganan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian

Meski demikian, Ghufron menyadari gagasan Burhanuddin itu dalam perspektif efisiensi anggaran. Menurut dia, proses hukum juga mempertimbangkan antara pengeluaran dan keuntungan.

"Proses hukum kalau kami perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan, banding dan kasasi, biayanya tentu lebih besar dari Rp 50 juta. Saya memahami gagasan tersebut," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Tersangka Kasus Suap Pengajuan PEN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan: Jaringan Mafia Tanah Harus Bisa Diurai dan Diberantas
Indonesia
Puan: Jaringan Mafia Tanah Harus Bisa Diurai dan Diberantas

Kementerian ATR/BPN pun diminta agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah.

Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos
Indonesia
Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos

"Sifat jahat dari MJS semakin terlihat ketika memindah semua uang yang dia minta dari vendor ke rumahnya bersama Daning Saraswati di Komplek Yara E5-7 Jakarta Gardenia City Cakung. Tentu saja ada uang yang dia sengaja bawa ke Bandung ke rumah istri tuanya," imbuh Maqdir.

Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah
Indonesia
Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah

Kementerian Agama melepas sebanyak 419 orang untuk melaksanakan ibadah umrah. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta.

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

KMP Yunicee Tenggelam, Puluhan Orang Masih Dicari
Indonesia
KMP Yunicee Tenggelam, Puluhan Orang Masih Dicari

KMP Yunicee sendiri adalah kapal penumpang dengan rute penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. KMP Yunicee diduga terseret arus laut dan gelombang tinggi empat meter lalu tenggelam.

Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia
Indonesia
Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Mulyanto pun heran dengan jadi mahalnya harga minyak goreng di Indonesia itu dibandingkan dengan negara Malaysia. P

Menag Gaungkan Moderasi Beragama dalam Peringatan Hari Pahlawan
Indonesia
Menag Gaungkan Moderasi Beragama dalam Peringatan Hari Pahlawan

Semangat para pahlawan yang tak pernah membeda-bedakan, baik itu dari sisi suku, ras, agama, dan golongan harus menjadi inspirasi dan terus dirawat sampai saat ini.

One Way dan Ganjil Genap di Tol Jakarta - Cikampek Resmi Berakhir
Indonesia
One Way dan Ganjil Genap di Tol Jakarta - Cikampek Resmi Berakhir

Polri pun mengakhiri pelaksanaan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah (one way) dan ganjil genap saat arus balik mudik Lebaran 2022 dari Tol Kalikangkung sampai Tol Jakarta - Cikampek.

[HOAKS atau FAKTA]: Empat Kasus COVID-19 Varian Omicron Ditemukan di DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Empat Kasus COVID-19 Varian Omicron Ditemukan di DKI

Dinkes DKI Jakarta mendapatkan hasil pemeriksaan WGS melalui Litbangkes Kemenkes secara periodik

Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan
Indonesia
Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan

Anies juga menyesalkan adanya seorang ibu hamil yang tetap diminta bekerja di kantor