KPK Tak Segan Jerat PT Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat PT Waskita Karya sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan rasuah proyek Gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan. KPK sedang bekerja untuk mencari bukti keterlibatan perusahaan pelat merah tersebut.

"Itu nanti akan didalami, kalau bukti-bukti dalam proses penyidikan cukup kuat ada keterlibatan korporasi, dan ada persetujuan dari pihak manajemen atau jajaran direksi di perusahaan, tentu akan kita kenakan terhadap korporasi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/2) malam.

Baca Juga

7 Bank Selamatkan Keuangan BUMN Waskita Karya

Ia menegaskan status PT Waskita Karya sebagai BUMN tidak menyurutkan langkah jajarannya untuk menjerat perusahaan pelat merah itu.

"Bagaimana ini BUMN? Enggak ada urusannya. KPK sudah beberapa kali mempidanakan korporasi ya," ujar Alex.

KPK, kata Alex, bakal mencari bukti dan memeriksa saksi untuk mendalami keterlibatan PT Waskita Karya dalam kasus ini. Ia pun memastikan dugaan perbuatan jahat perusahaan BUMN itu bakal diusut.

"Artinya, kita tidak menghalangi BUMN menjadi tersangka korporasi. Nanti di proses penyidikan pasti akan kita dalami sejauh mana keterlibatan manajemen atau korporasi dalam proses pemberian suap," tutur Alex.

Diketahui, KPK telah menahan mantan direksi PT Waskita Karya Adi Wibowo pada Selasa, 11 Januari 2022. Adi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom (DJ) dan Kepala Divisi Konstuksi VI PT Adhi Karya (AK) Dono Purwoko (DP).

Baca Juga

Waskita Karya Resmi Dapat Suntikan Modal Rp 7,9 Triliun dari Pemerintah

Adi diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang proyek Gedung Kampus IPDN Gowa, Sulawesi Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. Pengaturan dilakukan dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT Waskita Karya.

Adi diduga juga menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan mempermudah PT Waskita Karya. dimenangkan atas lelang proyek tersebut.

Agar pembayaran bisa dilakukan 100 persen, Adi diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100 persen. Padahal fakta di lapangan hanya mencapai progres 70 persen serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan.

Adi juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri.

Akibat perbuatan Adi dan kawan-kawan, negara diduga mengalami kerugian sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Direktur Waskita Karya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selvi Ananda Akui Kesulitan Turunkan Angka Kasus Stunting di Solo
Indonesia
Selvi Ananda Akui Kesulitan Turunkan Angka Kasus Stunting di Solo

Dinas Kesehatan Kota (DKK) mencatat angka stunting di Kota Solo, paling banyak nomor dua di Jawa Tengah di Kota Solo. Sementara itu, untuk menurunkan angka kasus stunting dibutuhkan peran serta perusahaan yang ada di Solo.

Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan
Indonesia
Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan

Pengadilan Negeri Karawang bisa memandang dengan cermat, dan membebaskan Valencya.

Pansus Ungkap Ada Pihak Ingin Ambil Keuntungan di IKN
Indonesia
Pansus Ungkap Ada Pihak Ingin Ambil Keuntungan di IKN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tengah dikebut oleh DPR dan pemerintah.

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 - Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT. Asabri (Persero).

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Punya Harta Puluhan Miliar
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Punya Harta Puluhan Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-201 itu tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 85 miliar.

Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran
Indonesia
Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran

Pembangunan sumur resapan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) mendapatkan kritik pedas dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Jakarta.

Pemprov DKI Tutup Kawasan Monas Besok untuk Persiapan Kirab Bendera
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Kawasan Monas Besok untuk Persiapan Kirab Bendera

Pada Selasa 16 Agustus 2022 kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta ditutup sementara guna dilakukan persiapan jelang kirab bendera Pusaka pada 17 Agustus.

DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings
Indonesia
DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings

DPR DKI Jakarta mendesak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) bertanggung jawab atas pelanggaran perizinan Holywings.

[HOAKS atau FAKTA]: Marquez Ditolak RS Karena Tak Punya BPJS dan PeduliLindungi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Marquez Ditolak RS Karena Tak Punya BPJS dan PeduliLindungi

Sebuah akun Facebook mengunggah foto pembalap MotoGp Marc Marquez disertai narasi yang menyebutkan bahwa pembalap asal Spanyol itu ditolak di RS karena tidak memiliki kartu BPJS dan aplikasi peduli lindungi yang belum aktif.

Pansus Ciptaker Sebut Mekanisme Perubahan UU Cipta Kerja Perlu Diantisipasi
Indonesia
Pansus Ciptaker Sebut Mekanisme Perubahan UU Cipta Kerja Perlu Diantisipasi

Dampaknya banyak draft peraturan yang sudah ditinggal ditetapkan maka terhenti