KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan status Justice Collaborator kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Pernyataan tersebut membantah keterangan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Nazaruddin mendapat status JC dari KPK.

Baca Juga

Kalapas Sukamiskin Usulkan Pembebasan Nazaruddin

"Pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazaruddin sebagai Justice collaborator (JC)," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Ali menjelaskan, pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017, KPK menerbitkan surat keterangan bekerjasama untuk Nazaruddin karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap sejumlah perkara korupsi.

Adapun perkara korupsi yang diungkap Nazaruddin yakni perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan E-KTP di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Pengadi
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Pengadilan. Foto: ANTARA

Alasan lain lantaran Nazaruddin telah membayar lunas denda ke kas Negara. Surat keterangan bekerjasama tersebut menegaskan KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC.

Menurut Ali status JC dan surat keterangan bekerja sama merupakan dua hal berbeda. JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Sementara surat keterangan bekerja sama diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kami sampaikan kembali bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC untuk tersangka MNZ (M. Nazaruddin). Benar kami telah menerbitkan dua surat keterangan bekerjasama yang bersangkutan tahun 2014 dan 2017 karena telah bekerjasama pada pengungkapkan perkara dan perlu diingat saat itu dua perkara MNZ telah inkracht," jelas Ali.

Untuk itu, KPK menyesalkan langkah Ditjenpas memberikan cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin. KPK, kata Ali, setidaknya telah tiga kali menolak memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M. Nazarudin maupun Penasihat Hukumnya.

"Yaitu pada sekitar bulan Februari 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan Oktober 2019," katanya.

Baca Juga

Hari Ini Bebas dari LP Sukamiskin, Diskon Remisi Nazaruddin Sampai 4 Tahun

KPK berharap Ditjenpas dapat lebih selektif dalam memberikan hak binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan lainnya kepada napi kasus korupsi. Hal ini lantaran korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

"Mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi
Indonesia
Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi

sumbangan dari laporan tersebut selanjutnya akan masuk tahapan LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye).

 Pasca Warga Solo Meninggal Positif Corona, 62 Orang Dikarantina Mandiri
Indonesia
Pasca Warga Solo Meninggal Positif Corona, 62 Orang Dikarantina Mandiri

Kami langsung melakukan karantina sebanyak 62 orang sebagai tindakan cepat agar virus corona tidak menyebar luas,

Tak Jadi Dihentikan, KRL Bakal Perketat Aturan Pembatasan Sosial
Indonesia
Tak Jadi Dihentikan, KRL Bakal Perketat Aturan Pembatasan Sosial

Pengguna KRL dapat menggunakan fasilitas tambahan yang ada antara lain wastafel untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun

Setuju Jakarta Kembali PSBB, Pengamat: Tidak Perlu 'Gimmick' Seperti Peti Mati
Indonesia
Setuju Jakarta Kembali PSBB, Pengamat: Tidak Perlu 'Gimmick' Seperti Peti Mati

Ia juga memberikan catatan penting kepada Pemprov DKI Jakarta sebelum benar-benar menerapkan kebijakan tersebut

Pemerintah akan Bentuk Provinsi di Lokasi Ibu Kota Baru
Indonesia
Pemerintah akan Bentuk Provinsi di Lokasi Ibu Kota Baru

Di dalam lahan provinsi baru akan ada kawasan pemerintahan terbatas seluas 56.000 hektare

Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam
Indonesia
Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam

Penerapan protokol kesehatan dan penyediaan fasilitas kebersihan adalah syarat utama yang harus dipenuhi destinasi wisata yang hendak dipromosikan tersebut.

Erick Apresiasi Petugas KRL Yang Serahkan Penemuan Uang Rp500 Juta
Indonesia
Erick Apresiasi Petugas KRL Yang Serahkan Penemuan Uang Rp500 Juta

Meski keputusan itu jelas dilakukan tanpa pamrih, kejujuran dua petugas, Egi dan Mujenih, layak mendapat apresiasi

Kapolda Metro Belum Pastikan Nasib Pengamanan Jakarta Pasca PSBB
Indonesia
Kapolda Metro Belum Pastikan Nasib Pengamanan Jakarta Pasca PSBB

Polda Metro Jaya belum mengetahui hasil evalusi dari PSBB jilid III.

Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1
Indonesia
Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1

Seusai sidang Yudi mengaku dijatuhi sanksi ringan, yakni Surat Peringatan (SP) 1 tertulis.

1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020
Indonesia
1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020

Selain memberikan sanksi tilang, petugas juga tercatat memberikan teguran kepada 2.961 pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.