KPK Tak Perlu Ambilalih Kasus Pinangki-Djoko Tjandra Kalau Kejagung Profesional Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mengambil alih penanganan kasus tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari selama Kejaksaan Agung memproses kasus itu secara transparan, akuntabel, dan profesional.

"Kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya, kami tidak akan melakukan itu (ambil alih kasus)," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga:

Kejagung Undang KPK Hadiri Gelar Perkara Korupsi Jaksa Pinangki

KPK melaksanakan tugas mengawasi penanganan perkara ini. Terkait dengan hal ini, Kedeputian Penindakan KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko dan Pinangki.

KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara itu untuk kemudian mengambil alih penyidikan kasus dari Kejagung bila institusi ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam penyidikan kasus itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Dalam supervisi ini, nanti dilihat apakah penyidikan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan ini on the track atau tidak. Itu ada dalam Pasal 10 UU No. 19/2019, ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syarat itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini," jelas Karyoto.

Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pada hari Selasa, tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara terhadap tersangka tindak pidana korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Jampidsus.

Gelar perkara tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kejaksaan RI.

Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri.

Pinangki diduga menerima hadiah atau janji sebesar 500.000 dolar AS untuk pengurusan perkara Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, Andi Irfan diduga berperan melakukan percobaan atau pemufakatan dalam dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa Pinangki.

Baca Juga:

Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak

Sejauh ini jaksa penyidik Kejagung sudah menggeledah empat lokasi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Empat lokasi itu adalah dua unit apartemen di Jakarta Selatan, satu lokasi di kawasan Sentul, Jawa Barat, dan satu dealer mobil. Dari penggeledahan tersebut, sebagaimana dikutip Antara, Kejagung menyita sebuah mobil mewah BMW seri X5 keluaran tahun 2020 milik Pinangki. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet
Indonesia
Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

Virtual Police disebut hadir sebagai bagian dari pemeliharaan kamtibmas, khususnya di ruang digital agar bersih, sehat, dan produktif.

Dishub DKI Tetap Periksa SIKM hingga Corona Berakhir
Indonesia
Dishub DKI Tetap Periksa SIKM hingga Corona Berakhir

"Sampai penetapan status Bencana nasional non Alam berakhir sebagaimana diatur dalam Keppres 12/2020," terang dia.

 Penghentian Operasional KA Bandara YIA dan KA Jarak Jauh Diperpanjang Hingga 30 Juni
Indonesia
Penghentian Operasional KA Bandara YIA dan KA Jarak Jauh Diperpanjang Hingga 30 Juni

"Pembatalan sementara seluruh perjalanan KA reguler jarak jauh ini dilakukan sebagai dukungan kebijakan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran dan penularan covid-19," ujar Eko Budiyanto

Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak
Indonesia
Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak

Salah satu kerabat korban, Hari Susanto melaporkan NL ke Polrestro Jakarta Utara pada Rabu (26/8).

Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai
Indonesia
Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai

"Banyaknya pejabat menteri dan parpol datang ke Solo tidak apa-apa. Biar katanya ramai dan hotelnya juga ramai," kata Gibran pada MerahPutih.com, Kamis (31/3

Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat

Skema vaksin mandiri diklaim Ridwan Kamil disambut baik masyarakat. Alasanya, mereka tidak harus antre di Puskesmas tapi bisa datang ke klinik pribadi.

600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus
Indonesia
600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan perhatian serius terkait angka kematian tenaga kesehatan termasuk dokter di Indonesia akibat COVID-19.

Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia

BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas

Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas
Indonesia
Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan berknalpot bising di kawasan Monas hingga Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI
Indonesia
Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI

Polri menduga empat terduga teroris terkait dengan kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pernah mengikuti baiat dan i'dad di Front Pembela Islam (FPI).