KPK Tak Mampu Tangkap Harun Masiku, Penangkapan Nurhadi Dianggap Sia-sia Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane menilai, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi yang buron selama 40 hari tak berarti apa-apa.

Sebab, masih banyak buronan korupsi lain yang belum mampu ditangkap anak buah Firli Bahuri itu. Menurut Neta, setidaknya masih ada lima kerja berat Firli dalam waktu dekat yang perlu dituntaskanya.

Baca Juga

KPK Akhirnya Tangkap Nurhadi, Buron Kasus Mafia Peradilan MA

Pertama, Firli dan KPK harus segera memastikan isu bahwa Harun Masiku yang juga borunan KPK sudah meninggal dunia atau tidak, dengan cara memanggil keluarganya maupun pengacaranya.

"Jika ternyata Harun masih hidup, tugas Firli dan KPK segera menciduknya, hidup ataupun mati,"jelas Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (2/6).

Lalu, Firli dan KPK harus segera menangkap Samin Tan yang sudah cukup lama buron, dalam kasus pemberian gratifikasi kepada anggota DPR Eni Maulani Saragih, dalam proyek tambang batu bara di Kementerian ESDM.

Ketua KPK Firli Bahuri tegaskan lembaganya akan tetap lakukan penindakan terhadap kasus korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ketiga, Firli dan KPK segera menangkap bos Gajah Tunggal. KPK sudah menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istri sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 10 Juni 2019. Semula bos Gajah Tunggal itu disebut sebut bersembunyi di Singapura.

"Namun sumber di KPK menyebutkan bahwa pasangan suami istri itu sejak beberapa bulan terakhir berada di Shanghai, Tiongkok," jelas Presidium Indonesia Police Watch ini.

Neta melanjutkan, Firli dan KPK harus segera melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bila perlu menahannya. Di antaranya, Irfan Kurnia Saleh yang diduga terlibat korupsi dalam pengadaan helikopter Agusta Westland 101 di TNI AU.

Firli dan KPK juga harus segera memastikan status sejumlah tokoh yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang terakhir diperiksa KPK pada 29 Desember 2019 lalu.

"Firli harus memberi kepastian hukum," sebut Neta.

Neta meyakini, semua itu perlu dituntaskan Firli agar ada kepastian hukum, sehingga KPK tidak menyandera nasib seseorang.

Baca Juga

Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia

Sikap kepastian hukum ini akan membuat publik yakin bahwa kinerja Firli sangat jauh berbeda dan lebih baik dari kinerja KPK era sebelumnya.

"Sebagai jenderal polisi yang memimpin KPK, Firli harus menunjukkan bahwa dia bisa membawa lembaga anti rasuha itu lebih promoter dari Polri," tutup Neta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Akui Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Indonesia
Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Akui Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Budi enggan mengungkap secara rinci kasus korupsi yang menjeratnya.

Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang
Indonesia
Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang

Takbiran di masjid hanya lima orang itu juga diserukan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta KH Ma'mun Alayubi.

Puluhan Warga Kebon Kacang Positif Corona Usai Jalani Rapid Test
Indonesia
Puluhan Warga Kebon Kacang Positif Corona Usai Jalani Rapid Test

Proses swab tes segera dilakukan di Masjid Jami Al Ma'mur untuk mempercepat proses pemeriksaan lanjutan.

Tertangkapnya Wahyu Setiawan Jadi Tamparan Keras Bagi KPU
Indonesia
Tertangkapnya Wahyu Setiawan Jadi Tamparan Keras Bagi KPU

Titi menyebutkan, KPU harus lebih ketat lagi untuk mengawasi internalnya. KPU juga harus segera membangun mekanisme hubungan dengan eksternal secara lebih akuntabel dan berintegritas.

  Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat
Indonesia
Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat

"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi.

Cegah Resesi, Ketua MPR Dorong Pemerintah Perbaiki Proses Birokrasi hingga Pendataan
Indonesia
Cegah Resesi, Ketua MPR Dorong Pemerintah Perbaiki Proses Birokrasi hingga Pendataan

Perekonomian Indonesia triwulan II-2020 yang diproyeksikan minus 5,32 persen.

KPK Periksa Eks Wagub Lampung Terkait Kasus Korupsi Bupati Lampung Utara
Indonesia
KPK Periksa Eks Wagub Lampung Terkait Kasus Korupsi Bupati Lampung Utara

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM (Agung Ilmu Mangkunegara)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

DPR Nilai Pemerintah 'Kawal' Kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah 'Kawal' Kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia

Benny mengatakan bahwa jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.

Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran peserta.

Dua Flyover di Bekasi Siap Dioperasikan 2 Januari 2020
Indonesia
Dua Flyover di Bekasi Siap Dioperasikan 2 Januari 2020

Tri menyebutkan padatnya volume kendaraan yang melintas di area itu kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga harus segera diatasi.