Headline
 KPK Tak Dilibatkan Dalam Penyusunan Revisi UU KPK Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku belum mengetahui rencana revisi Undang-Undang KPK. Bahkan, lembaga antirasuah juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut.

"Bagi kami saat ini, KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Apalagi sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/9).

Baca Juga:

Pansus Angket Tanggapi Usulan Fahri Hamzah Revisi UU KPK

Febri mengatakan, dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah akui pihaknya tidak dilibatkan dalam revisi UU KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

Menurut Febri, kalaupun keputusan menjadi RUU inisiatif DPR tersebut akan tetap dilakukan pada sidang paripurna Kamis (5/9) besok, maka tidak akan bisa menjadi UU jika tanpa pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden.

"Karena UU adalah produk DPR bersama Presiden," pungkas Febri.

Diketahui DPR akan kembali menggelar sidang paripurna, Kamis (5/9) besok. Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan salah satu agenda dalam rapat paripurna besok mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terkait usulan Baleg agar Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi RUU usulan DPR.

Baca Juga:

Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK

Berdasarkan agenda rapat paripurna yang diterima awak media, ada dua agenda yang akan dilakukan dalam rapat paripurna besok. Agenda pertama yaitu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kemudian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Agenda kedua, yaitu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Pon)

Baca Juga:

Tarik Ulur Revisi UU KPK Belum Antiklimaks

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Jelas Tupoksinya, Satgas Lawan COVID-19 Bentukan DPR Banjir Kritik
Indonesia
Tak Jelas Tupoksinya, Satgas Lawan COVID-19 Bentukan DPR Banjir Kritik

Menurut Ray, satgas tersebut terkesan tak jelas fungsi dan tugasnya.

Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik
Indonesia
Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan terdapat 25 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 dari total bakal pasangan calon yang mengikuti pilkada sebanyak 738 pasangan.

Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal
Indonesia
Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal

Pasien itu belum diketahui apakah mengidap virus corona

Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Anggaran KPU Solo Membengkak Rp10,1 Miliar
Indonesia
Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Anggaran KPU Solo Membengkak Rp10,1 Miliar

KPU RI telah memutuskan pelaksanan pilkada serentak 270 daerah seluruh Indonesia diadakan tanggal 9 Desember 2020.

Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat
Indonesia
Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat

Pemprov Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah ekstrem

PPP Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Indonesia
PPP Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Arsul Sani mengatakan ambang batas empat persen yang saat ini diterapkan sudah ideal

KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah
Indonesia
KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

 Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB

"Protokol kesehatan tetap kita berlakukan ketat di semua lembaga dan perkantoran. Jika tidak mematuhi aturan kita tindak tegas," kata dia.

Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi
Indonesia
Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Menteri yang ada dalam daftarnya itu kinerja mereka terlihat tak maksimal.

KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Munib bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.