KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak bisa meminta hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan hal itu lantaran dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021, pelaksanaan TWK dilakukan atas kerja sama antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga

Pakar Intelijen Nilai Komnas HAM Tak Seharusnya Panggil BIN Terkait TWK KPK

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (24/6).

Diketahui, dalam penyusunan soal TWK bagi pegawai KPK agar bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilibatkan setidaknya lima instansi.

Kelima lembaga itu yakni, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BNPT.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Dua instansi terakhir, disebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, menyimpan dokumen hasil TWK.

Menurut Bima data hasil TWK bersifat kumulatif dan agregat. Sehingga, data yang diminta pegawai KPK tidak ada di dalam data hasil TWK yang diberikan BKN kepada KPK.

Bima mengaku sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Namun, kedua lembaga itu menyatakan bahwa hasil asesmen TWK pegawai KPK bersifat rahasia. (Pon)

Baca Juga

Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KA Brantas Kembali Beroperasi, Sambut Libur Agustusan dan Tahun Baru Islam
Indonesia
KA Brantas Kembali Beroperasi, Sambut Libur Agustusan dan Tahun Baru Islam

Perjalanan kedua KA tersebut akan dioperasikan mulai 14-17 Agustus 2020 dan 19-24 Agustus 2020.

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo
Indonesia
Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Berbekal pengalaman Lebaran tahun lalu, kata dia, kemungkinan besar masih ada pemudik yang nekat pulang kampung saat libur Lebaran.

Muhammadiyah: Penting Bagi Aparat Tindak Tegas Segala Bentuk Rasisme
Indonesia
Muhammadiyah: Penting Bagi Aparat Tindak Tegas Segala Bentuk Rasisme

Tugas kita sebagai civil society yaitu mendorong setiap penegakan aturan sesuai prinsip-prinsip keadilan

PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat

"Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun,” jelas Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Selasa (20/9).

284 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta Pasca Liburan Natal
Indonesia
284 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta Pasca Liburan Natal

"Volume lalin pada hari Minggu (27/12) turun 8,4% jika dibandingkan lalin new normal," kata Dwimawan dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (28/12).

Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga
Indonesia
Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga

Rencana pemasangan peti mati dilangsungkan pada pekan ini, namun itu semua tergantung dari arahan Gubernur Anies Baswedan.

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Pandemi
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Pandemi

Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk terus mengeluarkan inovasi dan kreativitas di tengah pandemi COVID-19.

Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama
Indonesia
Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama

"Menag telah meminta dan menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihat guna memberi masukan strategis dalam memimpin Kementerian Agama," kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal

Pengasuh Rumah Belajar Bantah Berikan Doktrin pada Anak buat Merusak Nisan Makam
Indonesia
Pengasuh Rumah Belajar Bantah Berikan Doktrin pada Anak buat Merusak Nisan Makam

Kasus ini murni perilaku kenakalan anak-anak, bukan tindakan kriminal. Perlu diketahui, anak tersebut sudah selama setahun ini kerap bermain di makam.