KPK Tak Ajukan Banding Vonis Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sidang pembacaan vonis terhadap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang mengikuti sidang dari Gedung KPK, Jakarta di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (29/11). A

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tak mengajukan banding atas vonis tersebut. Hal ini lantaran majelis hakim telah mengamini analisis hukum tim jaksa KPK.

Baca Juga

Tatapan Kosong Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah setelah Divonis 5 Tahun Penjara

"Sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/12).

Diketahui, selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Nurdin berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,18 miliar dan SGD 350.000 subsider 10 bulan pidana. Hakim juga mencabut hak politik selama 3 tahun setelah Nurdin menjalani pidana pokok.

Hakim menyatakan, Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dengan Edy Rahmat menerima suap dan gratifiasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Sulsel secara berlanjut. Sementara Edy Rahmat divonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta.

Baca Juga

KPK Siap Hadirkan 30 Saksi di Lanjutan Sidang Nurdin Abdullah

Dengan demikian, perkara Nurdin dan Edy telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini lantaran Nurdin dan Edy telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan banding.

"Informasi yang kami terima, kedua terdakwa dimaksud telah menerima putusan tersebut. Dengan demikian, perkara atas nama terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Ali menambahkan, jaksa eksekutor KPK akan melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Makassar tersebut. Salah satunya dengan menjebloskan Nurdin dan Edy ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman pidana.

"Perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi
Indonesia
Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi

Dengan demikian selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1 setelah PSU Pilgub Jambi semakin jauh.

Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan
Indonesia
Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan

Pemkab Bogor juga kini berupaya fokus mengembangkan potensi ekonomi pariwisata, khususnya yang berbasis konservasi dan strategi pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan wisata desa.

Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim
Indonesia
Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Setelah melepas mafela, Rizieq kembali duduk di kursi pesakitan

Wapres Minta Umat Islam Patuhi Ketentuan Peribadatan Hari Raya Iduladha
Indonesia
Wapres Minta Umat Islam Patuhi Ketentuan Peribadatan Hari Raya Iduladha

Sekarang ini COVID-19 sudah di atas 20.000, sudah 28.000

Polda Metro Segel Dua Tempat Karaoke di Jakut dan Tangsel
Indonesia
Polda Metro Segel Dua Tempat Karaoke di Jakut dan Tangsel

Dua tempat karaoke di bilangan Jakarta Utara dan Tangerang Selatan disegel Polda Metro Jaya akibat berani beroperasi.

Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring
Indonesia
Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring

"Pendidikan tidak boleh berhenti. Kita pastikan anak-anak kita tetap bersekolah meskipun dengan daring. Karena pandemi ini masih menjadi penyebab,” kata Gubernur Banten Wahidin di Serang, Rabu (29/7).

Reaksi Wagub DKI Soal Usul PSI Bentuk Pansus Sumur Resapan
Indonesia
Reaksi Wagub DKI Soal Usul PSI Bentuk Pansus Sumur Resapan

PSI harusnya lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas SDA atau kontraktor yang mempunyai tugas membangun proyek drainase vertikal.

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar
Indonesia
ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

Pernyataan jenderal bintang dua itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Harga Antigen dan PCR Turun, Penerbangan ke Bali Kembali Bergeliat
Indonesia
Harga Antigen dan PCR Turun, Penerbangan ke Bali Kembali Bergeliat

Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat dokumen Vaksinasi dan Tes Covid-19 serta pengisian electronic Health Alert Card (eHAC),

Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka
Indonesia
Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka

Hari pertama kerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada Senin (5/7).