KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Budi merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Budi Budiman akan ditahan untuk 20 hari pertama demi kebutuhan penyidikan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Gedung ACLC KPK.

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka Suap DAK

"KPK melakukan penahanan tersangka BBD (Budi Budiman) selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK yaitu di kavling C1," kata Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).

Ghufron menerangkan, penyidik telah memeriksa 33 saksi dan dua ahli untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Sebelum menjalani penahanan, Budi Budiman akan menjalan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan cabang KPK," ujar Ghufron.

Budi adalah tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK ini sejak 26 April 2019.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bersiap meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis (9/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp/pri

Budi diduga menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta. KPK menduga, Budi bertemu dengan Yaya para 2017, dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan pengurusan DAK.

Tepatnya Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK Tasikmalaya tahun 2018 di sejumlah bidang mulai dari jalan, irigasi dan rumah sakit. Pada 21 Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemenkeu.

Pada Oktober 2017, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat DAK Rp124,38 miliar. Budi pun kembali memberikan uang Rp200 juta ke Yaya pada 3 April 2018. Budi merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.

Baca Juga

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka

Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider satu bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Kirim Desain Sirkuit Formula E ke Istana, Legislator PDIP: Masa?
Indonesia
Anies Kirim Desain Sirkuit Formula E ke Istana, Legislator PDIP: Masa?

Pak Anies berpikir ulang lah untuk mengadakan di Monas

Tahun Ajaran Baru Segera Buka, Bamsoet: Jangan Sampai Anak-anak Jadi Korban
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Segera Buka, Bamsoet: Jangan Sampai Anak-anak Jadi Korban

"Karena yang utama adalah melindungi anak dari terinfeksinya virus tersebut, mengingat usia anak sangat rentan tertular COVID-19," ujarnya.

KRL Disebut Rawan Penularan Virus Corona, Begini Upaya Pencegahan KCI   
Indonesia
KRL Disebut Rawan Penularan Virus Corona, Begini Upaya Pencegahan KCI  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memetakan risiko potensi infeksi virus corona (Covid-19) via transportasi publik, utamanya kereta rel listrik (KRL).

Tukang Konstruksi Semen Indonesia Ikut 'Arisan' Rp150 Juta
Indonesia
Tukang Konstruksi Semen Indonesia Ikut 'Arisan' Rp150 Juta

Pada Arisan Jago Bangunan 2.0, SIG ini disiapkan hadiah Rp150 juta

Pengamat Dorong UMKM 'Melek Teknologi' di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
Pengamat Dorong UMKM 'Melek Teknologi' di Tengah Pagebluk COVID-19

OJK) mengeluarkan beberapa kebijakan 'countercyclical' melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

BREAKING NEWS: Adik Gus Dur Meninggal Dunia
Indonesia
BREAKING NEWS: Adik Gus Dur Meninggal Dunia

Gus Sholah baru saja wafat, pada pukul 20:55

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan
Indonesia
Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

Polisikan Dewi Tanjung, Tetangga Novel Tantang Bertarung sampai Pengadilan
Indonesia
Polisikan Dewi Tanjung, Tetangga Novel Tantang Bertarung sampai Pengadilan

Tetangga penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mememuhi panggilan polisi untuk diperiksa atas laporannya terhadap Dewi Tanjung.

Ingat! Besok Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta
Indonesia
Ingat! Besok Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta

Hari ini juga Dinas Perhubungan masih menjalankan ganjil genap di ruas kawasan Jakarta

Zita Saran ke Anies CFD Dihentikan bila Pengunjung Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Zita Saran ke Anies CFD Dihentikan bila Pengunjung Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Zita pun setuju adanya pelaksanaan tes COVID-19 kepada pengunjung.