KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai 20 Hari ke Depan Ketua KPK, Firli Bahuri (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial 20 hari kedepan terhitung hari ini 24 April 2021 sampai 13 Mei 2021 di Rutan KPK Cabang Kavling C1 Gedung ACLC.

"Untuk kepentingan penyidikan,Tim Penyidik melakukan penahanan pada tersangka MS untuk 20 hari kedepan," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di gedung KPK, Sabtu (24/4).

Baca Juga:

Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap

MS telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap penyidik KPK, Stefanus Robin Pattuju. Tapi, sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka pada hari Kamis 22 April lalu. Mereka adalah penyidik KPK asal Polri Stefanus Robin Pattuju (SRP), pengacara Maskur Husain (MH) dan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial (MS).

KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Guna pemeriksaan lebih lanjut, KPK terlebih dahulu menahan dua tersangka yakni SRP dan MH.

Atas perbuatanya, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Semua Penyedia Layanan PCR Ikuti Aturan Jokowi Patok Tarif Rp 300 Ribu
Indonesia
Tak Semua Penyedia Layanan PCR Ikuti Aturan Jokowi Patok Tarif Rp 300 Ribu

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga swab tes PCR Rp 300 ribu tak mulus pada realitanya.

Dipolisikan Luhut, Kubu Haris Azhar Bicara Iktikad Baik Hingga Undangan Klarifikasi
Indonesia
Ditlantas Polda Jateng Siapkan Skenario Pengawasan di Pintu Perbatasan
Indonesia
Ditlantas Polda Jateng Siapkan Skenario Pengawasan di Pintu Perbatasan

Polda Jawa Tengah telah menyiapkan skenario dalam mengantisipasi kepadatan arus lalu-lintas pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Muhammadiyah Harap Bangsa Indonesia Tak Terbelah Sikapi Konflik di Palestina
Indonesia
Muhammadiyah Harap Bangsa Indonesia Tak Terbelah Sikapi Konflik di Palestina

PP Muhammadiyah mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia

KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif
Indonesia
KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan
Indonesia
Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan

Peningkatan kasus COVID-19 sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur Panjang. Karena itu, pemerintah mulai menentukan strategi persiapan.

Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah
Indonesia
Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah

"Saya keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi," kata Azis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12).

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak
Indonesia
Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak

Kementerian Kesehatan dan otoritas terkait memperhatikan hasil riset tersebut

Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD saat ini tengah membahas alokasi anggaran dalam APBD DKI untuk penanganan COVID-19 di masa darurat virus corona.