KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang KPK merilis penangkapan Eryck Armando Talla, "tangan kanan" mantan Bupati Malang Rendra Kresna, Gedung KPK, Kamis (30/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eryck Armando Talla, "tangan kanan" mantan Bupati Malang Rendra Kresna. Eryck merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Eryck ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur. Ia bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2020.

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Bupati Indramayu ke Lapas Sukamiskin

"Untuk kepentingan penyidikan, setelah memeriksa saksi dengan jumlah 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT (Eryck Armando Talla) selaku orang kepercayaan (mantan) Bupati RK (Rendra Kresna)," kata Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/7).

Alex mengatakan, lembaga antirasuah telah mengumumkan penetapan Eryck bersama eks Bupati Malang Rendra Kresna pada 10 Oktober 2018.

Rendra telah divonis bersalah oleh majelis hakim dalam perkara suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2011. Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Alex menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah fakta yang didukung oleh alat bukti bahwa Eryck dan kawan-kawan menerima gratifikasi berupa uang dari beberapa pihak. Antara lain terkait pengkondisian pengadaan barang dan jasa di seluruh dinas di Kabupaten Malang pada 2011-2013 dengan fee untuk bupati yang jumlahnya berkisar antara 7 sampai 15 persen.

Kemudian menerima dan mengumpulkan fee dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan pada 2011 dan 2012 untuk Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021.

"Teknis penerimaan dana tersebut diterima melalui EAT (Eryck) selanjutnya atas persetujuan/pengetahuan RK (Rendra) digunakan untuk kepentingan RK. Tersangka EAT diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK," kata Alex.

Baca Juga:

Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN

Alex menyatakan, penerimaan-penerimaan dana tersebut diduga dilakukan berhubungan dengan jabatan Rendra selaku Bupati Malang. Jumlahnya, kata dia, berkisar Rp7,1 miliar.

"Bahwa RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan tersangka EAT tidak melaporkan dugaan gratifikasi yang ia terima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhitung 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut," ungkap Alex. (Pon)

Baca Juga:

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia
Indonesia
Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia

"Presiden Republik Indonesia agar mempersona-non-gratakan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia," jelas Hamdan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Varian Baru COVID-19 Masuk Jakarta, Wagub: Anak-Anak dan Lansia Jangan Keluar Rumah
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Masuk Jakarta, Wagub: Anak-Anak dan Lansia Jangan Keluar Rumah

"Kami minta untuk masyarakat terlebih anak di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun kita minta tidak melakukan kegiatan di luar rumah," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN
Indonesia
1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik dan malaksanakan sumpah jabatan kepada 1.271 pegawai anti rasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha
Indonesia
KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha

KPK menyebutkan perilaku suap masih menjadi modus utama pelaku usaha di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA] Irjen Argo Yuwono Didapuk sebagai Kapolda Kaltim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Irjen Argo Yuwono Didapuk sebagai Kapolda Kaltim

Headline berita berjudul ”Kapolri Mutasi Sejumlah Jendral dan Irjen Argo Didapuk sebagai Kapolda Kaltim”.

Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu
Indonesia
Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu

Seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis.

Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?
Indonesia
Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?

Peristiwa tersebut disebutnya semata-mata ingin memperjuangkan hak terdakwa

Pegawai KPK Sebut Kepala BKN Konyol
Indonesia
Pegawai KPK Sebut Kepala BKN Konyol

"Jadi, pernyataan Pak Bima ini konyol dan sekaligus tidak menjaga marwah BKN. Kami semua tahu kalau TWK ini diselenggarakan oleh BKN. Tes diselenggarakan di Kantor BKN, menggunakan fasilitas BKN, dan pada kop surat tes tertulis adalah logo dan nama BKN," kata Rieswin

Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis
Indonesia
Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis

"Saya kira nggak etis lah begitu," kata M. Taufik

Besok Irjen Napoleon Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Besok Irjen Napoleon Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Perkara dugaan suap pengurusan red notice merupakan bagian dari rentetan skandal Djoko Tjandra