KPK Tahan Pengusaha Rusdianto dalam Dugaan Korupsi Dana PEN Kolaka Timur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha LM Rusdianto Emba, Senin (27/6). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha LM Rusdianto Emba, Senin (27/6).

Rusdianto yang juga adik Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Rusdianto ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Ia bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 16 Juli 2022.

Baca Juga:

KPK Terima Pemulihan Aset Perkara E-KTP Senilai Rp 86 Miliar

"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk tersangka LM RE selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Karyoto dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta.

Kasus dugaan suap dana PEN yang menjerat Rusdianto ini merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Selain Rusdianto, KPK sebenarnya menetapkan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke sebagai tersangka baru kasus tersebut. Namun, Sukarman telah dijebloskan ke sel tahanan pada Kamis (23/6).

Karyoto menjelaskan, Rusdianto merupakan pengusaha di Sulawesi Tenggara yang memiliki koneksi dengan berbagai pihak, termasuk pejabat di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Karena koneksinya itu, Rusdianto diminta Andi Merya Nur untuk membantu mengurus pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 dengan usulan sebesar Rp 350 miliar.

"Diduga ada kesepakatan antara LM RE dan AMN (Andi Merya Nur), apabila dana PEN sebesar Rp 350 miliar tersebut nantinya cair, maka LM RE akan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai puluhan miliar," ujar Karyoto.

Baca Juga:

PDIP Segera Wajibkan Caleg-Cakada Ikuti Pelatihan E-Learning KPK

Untuk memuluskan kesepakatan tersebut, Rusdianto kemudian aktif bekerja sama dengan Sukarman yang juga memiliki banyak relasi di pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, Rusdianto dan Sukkarman pun meminta uang sebesar Rp 2 miliar kepada Andi Merya Nur untuk diberikan kepada Ardian Noervianto yang saat itu menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

"Untuk proses pemberian uang pada MAN (Mochamad Ardian Noervianto), kemudian AMN mempercayakan sepenuhnya kepada LM RE dan SL (Sukarman Loke) dengan penyerahan melalui transfer rekening bank dan tunai. Karena turut memperlancar proses usulan dana PEN, AMN melalui LM RE diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp 750 juta kepada SL dan LMSA," beber Karyoto.

Atas perbuatannya, Rusdianto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Sosialisasi Antikorupsi dengan PDIP, Ketua KPK Ajak Parpol Bangun Sistem Cegah Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harapan Serikat Pekerja kepada Dirut PLN Baru
Indonesia
Harapan Serikat Pekerja kepada Dirut PLN Baru

Abrar juga meminta, agar Darmawan Prasodjo dapat mengganti pejabat PLN yang tidak bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis

Pekan Depan Pansus RUU IKN Terbang ke Lokasi Ibu Kota Negara Baru
Indonesia
Pekan Depan Pansus RUU IKN Terbang ke Lokasi Ibu Kota Negara Baru

Mungkin di Pansus memandang penting untuk melihat negara negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota

Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur
Indonesia
Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur

"Korban luka berat lima orang, korban luka ringan seorang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (19/7).

Pemprov Jabar Janji Cegah Usaha Transportasi Tidak Gulung Tikar
Indonesia
Pemprov Jabar Janji Cegah Usaha Transportasi Tidak Gulung Tikar

Insan perhubungan selalu meningkatkan kemampuan dan keahlihan serta mampu kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh lembaga.

DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP
Indonesia
DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP

Hingga kini, lanjut Riza, pihaknya masih menunggu surat pemecatan M. Taufik dari DPP Gerindra.

Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold
Indonesia
Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold

Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk membahas rencana amendemen UUD 1945 yang saat ini bergulir.

Kemenag Pastikan LAZ ABA Ilegal
Indonesia
Kemenag Pastikan LAZ ABA Ilegal

Modus ini terungkap oleh polisi dan Kemenag saat itu bersama BNPT dan pihak terkait lainnya melakukan monitoring dan evaluasi

Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu
Indonesia
Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu

Kata petugas Kimia Farma tersebut, harga Swab Test PCR senilai Rp 495.000. Kemudian untuk Test Antigen ada yang diharga Rp 85 ribu dan Rp 125 ribu.

Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron
Indonesia
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron

Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi terjadinya gelombang tiga kasus COVID-19 atau lonjakan kasus varian Omicron.

Kasus Suap Walkot Bekasi, KPK Dalami Ganti Rugi Lahan Grand Kota Bintang
Indonesia
Kasus Suap Walkot Bekasi, KPK Dalami Ganti Rugi Lahan Grand Kota Bintang

“Di samping itu juga pendalaman terkait pengetahuan para saksi mengenai proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi,” ujar Ali.