Kasus Korupsi
 KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditahan KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi, Senin (27/4). Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif pasca ditangkap penyidik KPK pada Minggu (26/4) kemarin.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020 di Rutan Cabang KPK pada Gedung KPK Kavling C1,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar

Alex menjelaskan, Aries HB dan Ramlan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim sejak 3 Maret 2020. Keduanya diduga menerima suap bernilai miliaran rupiah dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlevi.

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK
Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK (Foto: Humas Pemkab Muara Enim)

Untuk Aries, ia diduga menerima Rp 3,03 miliar. Sementara Ramlan, diduga menerima Rp 1,115 miliar serta handphone Samsung Note 10.

Suap itu diduga terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 130 miliar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Penetapan tersangka terhadap Aries HB dan Ramlan ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Ahmad Yani; Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar dan bos PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Dalam proses pengembangan perkara, KPK sebelumnya telah mengirimkan tembusan informasi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka pada 3 Maret 2020.

Untuk mendalami perkara ini, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 10 orang saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya rumah para tersangka dan kantor DPRD Muara Enim.

"KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi, yaitu pada 17 April 2020 dan 23 April 2020," jelas Alex.

Setelah memastikan keberadaan para tersangka dan bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumsel, KPK melakukan penangkapan terhadap dua tersangka pada hari Minggu, 26 April 2020 kemarin.

Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar sebagai tersangka.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek di Dinas PU

Penetapan tersangka terhadap tiga orang ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang dan Muara Enim, Senin (2/9).

Yani melalui Elfin Muhtar diduga menerima suap sebesar USD 35 ribu dari Robi Okta Fahlefi. Suap ini merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai setiap proyek yang digarap perusahaan Robi. PT Enra Sari milik Robi mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.(Pon)

Baca Juga:

KPK Tangkap 2 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Muara Enim di Palembang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi
Indonesia
24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi

Pada Sabtu, (16/1), DVI menyerahkan delapan jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang telah teridentifikasi kepada para keluarga korban.

Begini Cara Buronan Kelas Kakap FBI Tembus Penjagaan Indonesia
Indonesia
Begini Cara Buronan Kelas Kakap FBI Tembus Penjagaan Indonesia

Hasil pemeriksaan diketahui Russ Medlin keluar masuk AS-Indonesia sejak 2012

Prihatin Bom Gereja Makassar, Wagub DKI: Ibu Kota Biasanya Jadi Target
Indonesia
Prihatin Bom Gereja Makassar, Wagub DKI: Ibu Kota Biasanya Jadi Target

Ahmad Riza Patria prihatin dengan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3) kemarin.

Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19
Indonesia
Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19

Penundaan sidang dilakukan karena Benny terkonfirmasi positif COVID-19.

Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD210,8 miliar.

Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir
Indonesia
Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI telah menyiagakan sebanyak 470 unit pompa stasioner yang tersebar di 178 titik di lima wilayah ibu kota sebagai upaya antisipasi banjir musim hujan ekstrem

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan
Indonesia
Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

legalisasi minuman keras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia

 Tanpa Dasar Hukum Kuat, Larangan Mudik Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Hak
Indonesia
Tanpa Dasar Hukum Kuat, Larangan Mudik Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Hak

"YLKI minta pada Kemenhub dalam membikin aturannya itu harus memastikan bahwa justifikasinya secara hukum itu bisa diuji, sehingga nanti larangan (mudik) itu punya dasar hukum," kata Sudaryatmo

Korupsi Makin Massif, Jokowi Didorong Benahi Bidang Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Korupsi Makin Massif, Jokowi Didorong Benahi Bidang Pencegahan dan Penindakan

Hal tersebut tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, dan keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara.

Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera
KPR
Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera

Pascaintegrasi FLPP ke BP Tapera, Kementerian PUPR memiliki empat rencana inovasi kegiatan selama periode 2022-2024.