KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Budiarto. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap ketok palu APBD dan APBD-P Tulungagung.

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AB untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (12/8).

Agus Budiarto merupakan satu dari tiga legislator DPRD Tulungagung yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu, 3 Agustus 2022 lalu.

Baca Juga:

KPK Amankan 23 Orang dalam OTT Bupati Pemalang

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim dan anggota DPRD Tulungagung Imam Kambali.

Adib Makarim telah terlebih dulu ditahan oleh tim penyidik KPK di Rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan hingga 22 Agustus 2022. Sedangkan Imam Kambali belum ditahan.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, ketiga tersangka sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Tulungagung sekaligus merangkap jabatan selaku Wakil Ketua Anggaran periode 2014-2019.

Pada September 2014, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung saat itu bersama ketiga tersangka melakukan rapat pembahasan RAPBD TA 2015.

"Di mana dalam pembahasan tersebut terjadi deadlock dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung," ujar Karyoto.

Baca Juga:

Reaksi Ganjar Pranowo setelah Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

Akibat deadlock tersebut, Supriyono bersama ketiga tersangka kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD.

Dalam pertemuan tersebut, diduga Supriyono dan para tersangka berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD TA 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah “uang ketok palu”.

"Adapun nominal permintaan 'uang ketok palu' yang diminta Supriyono, AB (Agus Budiarto), AM (Adib Makarim), dan IK (Imam Kambali) tersebut diduga senilai Rp 1 miliar dan selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan pada Syahri Mulyo selaku Bupati Kabupaten Tulungagung yang kemudian disetujui," ucap Karyoto.

Selain uang ketok palu, diduga ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD.

Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari 2014 sampai 2018.

Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh Imam Kambali sebagai perwakilan Supriyono, Adib Makarim, dan Agus Budiarto untuk dilakukan pemberian uang dari Syahri Mulyo.

"Di antaranya pada saat pengesahan penyusunan APBD murni maupun penyusunan perubahan APBD," tandas Karyoto. Para tersangka diduga masing-masing menerima “uang ketok palu” sekitar Rp 230 juta. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tangkap Bupati Pemalang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat

Prasetyo tidak mempermasalahkan Anies membuat program di kanal Youtube. Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta biaya pembuatan video tersebut tidak memakai uang rakyat.

Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka empat terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk layanan mudik Lebaran 1443 Hijriah/2022.

Wagub Minta Warga Jakarta Tak Keluar Negeri saat Libur Nataru
Indonesia
Wagub Minta Warga Jakarta Tak Keluar Negeri saat Libur Nataru

omentum libur Natal dan Tahun Baru 2021-2022 harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait ancaman kenaikan COVID-19.

Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Berdalih Refleks bukan Niat Melukai
Indonesia
Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Berdalih Refleks bukan Niat Melukai

Polisi menyebut oknum polisi berinisial Brigadir NP refleks saat memiting dan membanting mahasiswa berinisial MFA (21).

Soroti Hedonisme dan Arogansi, Menkopolhukam Sebut Pentingnya Reformasi Polri
Indonesia
Soroti Hedonisme dan Arogansi, Menkopolhukam Sebut Pentingnya Reformasi Polri

Mahfud mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Ferdy Sambo.

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP
Indonesia
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

Kedua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung sejak 3 Februari hingga 22 Februari 2022.

Warga Manggarai Barat Tolak Tiket Rp 3,75 Juta ke Pulau Komodo
Indonesia
Warga Manggarai Barat Tolak Tiket Rp 3,75 Juta ke Pulau Komodo

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menaikkan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi sebesar Rp 3,75 juta.

DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD
Indonesia
DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD

Dua jenderal bintang tiga itu memiliki peluang lebih besar lantaran saat ini posisi KSAD lazimnya diisi oleh perwira yang pernah menjabat sebagai Wakasad atau Pangkostrad.

Pengalihan Program Subsidi Rumah LFPP Jangan Bikin Bingung Pengembang
KPR
Pengalihan Program Subsidi Rumah LFPP Jangan Bikin Bingung Pengembang

Program FLPP yang merupakan KPR bersubsidi itu masih sangat diminati masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini.

100 Persen Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Sudah Omicron BA.4 dan BA.5
Indonesia
100 Persen Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Sudah Omicron BA.4 dan BA.5

Pandemi COVID-19 masih mengintai masyarakat dengan lonjakan kasus harian selalu di atas seribu