KPK Tahan Eks Pejabat Ditjen Pajak Terkait Kasus Dugaan Suap Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017.

Upaya paksa tersebut dilakukan penyidik setelah merampungkan pemeriksaan terhadap Dadan, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak Februari 2021.

Baca Juga

KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan DKI

"Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/8).

Penahanan terhadap Dadan terhitung hari ini, 13 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021 di Rutan KPK Kavling C1.

"Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri sebagai pemenuhan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Rutan KPK," kata Ghufron.

Dadan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa (4/5).

Selain Dadan, Kelima tersangka lainnya yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati dan tiga konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo.

Ghufron menjelaskan bahwa pada 2017 hingga 2019, Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak.

Usulan dilayangkan kepada Angin Prayitno Aji yang saat itu menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Angin langsung menyetuji usulan itu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/8/2021) terkait penahanan tersangka mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani. ANTARA/HO-Humas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/8/2021) terkait penahanan tersangka mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani. ANTARA/HO-Humas KPK

Tiga wajib pajak tersebut yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia (BPI) Tbk yang juga tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Namun, proses pemeriksaan pada perhitungan pajak tiga wajib pajak itu tak dilakukan sesuai prosedur dan aturan. Penyimpangan itu diduga atas perintah dan persetujuan Angin dan Dadan.

"Di antaranya memenuhi dan menyesuaikan nilai dari jumlah kewajiban pajak, sebagaimana keinginan dan usulan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak," kata Ghufron.

Atas persetujuan penetapan nilai jumlah kewajiban pajak untuk PT GMP, PT BPI Tbk dan PT JB, Dadan Ramdani dan Angin Prayitno Aji diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp 7,5 Miliar dan 2 Juta dollar Singapura.

Atas perbuatannya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Knu)

Baca Juga

KPK Periksa Eks Pejabat Ditjen Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka

Tarif yang dipatok untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan

"Varian Delta ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Penularannya bisa kapan saja dimana saja. Selama kita disiplin prokes bisa mengurangi (terpapar)," kata Ahyani.

Korban Meninggal Erupsi Gunung Semeru Capai 22 Orang
Indonesia
Korban Meninggal Erupsi Gunung Semeru Capai 22 Orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru terus bertambah.

Polisi Bikin 14 Sekat di Perbatasan, Kendaraan dari Luar Jateng Akan Dikembalikan
Indonesia
Polisi Bikin 14 Sekat di Perbatasan, Kendaraan dari Luar Jateng Akan Dikembalikan

Untuk perbatasan dengan Jawa Barat, penyekatan dilajukan di dua titik di Brebes dan tiga di Cilacap

Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana
Indonesia
Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana

"Kalau menyangkut soal dokumen dan peristiwa nasional bisa saja Bareskrim yang menangani," ungkap Petrus.

PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity
Indonesia
PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity

Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah.

Wagub DKI Sebut Waduk yang Dibuat Pempus Hanya Atasi Banjir 11 Persen
Indonesia
Wagub DKI Sebut Waduk yang Dibuat Pempus Hanya Atasi Banjir 11 Persen

"Dua waduk Insya Allah akhir tahun jadi ciawi dan di sukamahi. Namun belum cukup itu baru memberi kontribusi mengurangi banjir di DKI 11 persen," kata Riza

Teken PP Pemberian THR dan Gaji ke-13, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Kembali Tumbuh
Indonesia
Teken PP Pemberian THR dan Gaji ke-13, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Kembali Tumbuh

THR akan dibayarkan sejak 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 H

ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri
Indonesia
ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri

Pesantren sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan harus mendapat perhatian lebih

Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen
Indonesia
Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen

layanan tersebut terintegrasi langsung dengan aplikasi E-Hac sehingga penumpang bisa menikmati layanan yang terintegrasi mulai dari tes Antigen sampai dengan proses check-in di bandara.