KPK Tahan Dirut PT Manira Arta Mandiri dan Jaksa Kejari Yogyakarta Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra.

Keduanya ditahan KPK setelah menyandang status tersangka kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga: OTT Jaksa di Yogyakarta, KPK Sita Duit Rp100 Juta

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Gabriella dan Eka ditahan selama 20 hari pertama. Gabriella ditahan di Rutan di belakang gedung Merah Putih KPK. Sementara Eka ditahan di Rutan Cabang KPK C1 atau gedung lama KPK.

"GYA ditahan di Rutan Cabang KPK K4. ESF ditahan di Rutan Cabang KPK C1 selama 20 hari pertama," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).

febri
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

KPK juga menetapkan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) sebagai tersangka. Namun Satriawan masih buron setelah dirinya dijerat KPK sebagai tersangka.

Baca Juga: Buronan KPK, Jaksa Satriawan Sulaksono Senin Malam Masih Terlihat di Rumahnya

Dalam perkara ini, Eka dan Satriawan diduga membantu Gabriella memuluskan kepentingannya untuk mendapatkan proyek pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp10,89 miliar.

Proyek tersebut, diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).‎ Eka Safitra merupakan anggota TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara, Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.

Setelah dilakukan berbagai upaya, akhirnya PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan Gabriella dengan cara pinjam bendera memperoleh proyek tersebut. Eka dan Satriawan diduga telah menyepakati komitmen fee 5 persen dari total proyek sebesar Rp8,3 miliar.

Baca Juga: KPK Beberkan Kronologis OTT Jaksa Terkait Suap Proyek Dinas PU Yogyakarta

Uang suap tersebut diserahkan secara bertahap. Rinciannya, pada 16 April 2019 Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 Rp100.870.000 atau realisasi 1,5 persen dari total komitmen fee, serta pada 19 Agustus 2019 Rp110.870.000 yang juga 1,5 persen dari komitmen fee. Sedangkan, sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. (Pon)

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH