KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono. Taufik ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus suap kerja sama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk antara PT HTK dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengatakan, Taufik ditahan di Rutan Gedung KPK Kavling C1 atau Gedung ACLC untuk selama 20 hari pertama. Dengan demikian, Taufik bakal mendekam di sel tahanan hingga 15 Juli 2020 mendatang.

Baca Juga:

Dewas KPK Segera Periksa Firli Bahuri soal Pelanggaran Etik

"Tersangka TAG (Taufik Agustono) akan ditahan selama 20 hari pertama mulai 26 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020 di Rutan KPK Kavling C1," kata Lili di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/6).

Penahanan terhadap Taufik mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebelum mendekam di jeruji besi, Taufik menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol kesehatan pencegahan COVID -19," ujarnya.

Taufik sebelumnya sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik pada Selasa (23/6) lalu. Melalui surat yang disampaikan kepada penyidik, Taufik berdalih saat itu sedang sakit.

Baca Juga:

Firli Kepergok Naik Helikopter Mewah, Kredibilitas KPK Tercoreng

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. Keempatnya yakni, mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso; orang kepercayaan Bowo, Indung; serts Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti‎; serta Taufik Agustono.

Majelis hakim telah menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo Sidik atas perkara suap dan gratifikasi. Anak buah Bowo, Indung divonis majelis makim dengan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Indung. Sementara Asty, divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (Pon)

Baca Juga:

Politikus Golkar: New KPK, New Paradigma di Era New Normal

Editor : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Pastikan Operasi Pasar Murah di Jakarta Ditunda
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Operasi Pasar Murah di Jakarta Ditunda

Penundaan Operasi Pasar Murah tersebut terdapat di sepuluh lokasi

Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah
Indonesia
Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah

Kinerja KPK juga tidak terlalu nampak dengan tidak adanya kasus strategis yang ditangani. Ditambah persoalan etik yang menimpa ketua KPK.

 Pemprov DKI Enggan Komentari Indeks Kemacetan Jakarta Versi Tomtom
Indonesia
Pemprov DKI Enggan Komentari Indeks Kemacetan Jakarta Versi Tomtom

Mestinya, menurut Syafrin, terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di 25 ruas jalan yang diterapkan ganjil genap. Berarti, seharusnya Kepadatan kendaraan juga berkurang.

Puluhan Penghuni Asrama Bethel di Tanah Abang Positif Corona
Indonesia
Puluhan Penghuni Asrama Bethel di Tanah Abang Positif Corona

180 orang karantina mandiri akibat munculnya kluster baru di Asrama Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.

Sambut Idul Adha, Daop 6 Operasikan Kembali 3 KA Jarak Jauh
Indonesia
Sambut Idul Adha, Daop 6 Operasikan Kembali 3 KA Jarak Jauh

ketiga KA jarak jauh ini sempat berhenti beroperasi akibat mewabahnya virus Corona.

Instruksi Presiden Jokowi kepada Jenderal Idham Azis
Indonesia
Instruksi Presiden Jokowi kepada Jenderal Idham Azis

Idham menegaskan akan bekerja untuk menjalankan amanah

Mau Tutup Tahun, Serapan Pajak DKI di Era Anies Cuma 87 Persen
Indonesia
Mau Tutup Tahun, Serapan Pajak DKI di Era Anies Cuma 87 Persen

Penerimaan pajak tahunan DKI cuma sebesar Rp39 triliun dari target Rp44,5 triliun

 KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP
Indonesia
KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP

"KPK juga memberikan tanggapan terkait dalil yang diajukan oleh pemohon praperadilan yang pada prinsipnya bahwa memang tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tersangka lain gitu, ya,

 Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia
Indonesia
Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi

Usul Negara Kasih Parpol Rp15,1 T, KPK Larang Menteri dan DPR Setoran ke Partai
Indonesia
Usul Negara Kasih Parpol Rp15,1 T, KPK Larang Menteri dan DPR Setoran ke Partai

Kenaikkan dana bantuan Parpol menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas