KPK Tahan Bupati Muara Enim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Pusat. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Pusat (Jakpus). Ahmad Yani ditahan KPK setelah menyandang status tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

"AYN (Ahmad Yani) ditahan di Rutan Polres Jakpus," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/9).

Baca Juga

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Muara Enim

Selain Ahmad Yani, KPK juga menahan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Robi Okta Fahlevi selaku swasta pemilik PT Enra Sari. Elfin ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sementara Robi Okta ditahan di Rutan Guntur.

Sebelumnya, lembaga antirasuah menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Pusat (Jakpus). Foto: MP/Ponco

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek di Dinas PU

Bupati Ahmad Yani diduga menerima suap USD 350 ribu dari Robi Okta melalui Elfin Muhtar. Suap diterima Ahmad Yani agar perusahaan Robi Okta mendapatkan pekerjaan proyek 16 jalan di Muara Enim.

"ROF (Robi) merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10% dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar," ujar Basaria.

Atas perbuatannya, Ahmad Yani dan Elfin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

OTT Bupati Muara Enim, KPK Sita Duit 35 Ribu Dolar AS

Semengara Robi, disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Dorong Amazon Bangun Pusat Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Dorong Amazon Bangun Pusat Pendidikan di Indonesia

Airlangga menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia. Dukungan AWS dalam capacity building SDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak.

Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20
Berita
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20

Pada KTT G20 di Bali ini, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang".

Makau Tutup Semua Kasino
Dunia
Makau Tutup Semua Kasino

Kasino-kasino di Makau sebelumnya pernah ditutup pada Februari 2020 selama 15 hari

Tarif Ojol Resmi Naik, Berikut Rincian Ongkos Terbaru dari Kemenhub
Indonesia
Tarif Ojol Resmi Naik, Berikut Rincian Ongkos Terbaru dari Kemenhub

Pemerintah resmi melakukan kenaikan tarif ojek online. Tarif baru ojol ini akan berlaku mulai pukul 00.00 tanggal 10 September.

Drone Pantau Pembuang Sampah Berpindah -pindah Tempat di Pusat Keramaian Jakarta
Indonesia
Drone Pantau Pembuang Sampah Berpindah -pindah Tempat di Pusat Keramaian Jakarta

Drone kini jadi andalan Pemprov DKI untuk mencegah adanya warga yang membuang sampah sembarangan melalui 'operasi tangkap tangan'. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan drone berada di beberapa titik yang kerap berpindah.

Petisi Desak Polisi Setop Penggunaan Gas Air Mata usai Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Petisi Desak Polisi Setop Penggunaan Gas Air Mata usai Tragedi Kanjuruhan

"Stop Penggunaan Gas Air Mata atau #RefuseTearGas adalah desakan Publik kepada otoritas keamanan Republik Indonesia untuk tidak menggunakan gas air mata dalam menangani massa," tulis Petisi.

 Ratusan Bus Gratis Siaga Angkut Penonton MotoGP Mandalika
Indonesia
Ratusan Bus Gratis Siaga Angkut Penonton MotoGP Mandalika

Shuttle bus tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan, yang bersinergi untuk menyukseskan MotoGP Mandalika.

Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024
Indonesia
Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024

"PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024," ujarnya.

Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika
Indonesia
Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika

Polri bersama otoritas pengamanan lainnya kerap melakukan rapat terbatas

Gempa Landa Sukabumi
Indonesia
Gempa Landa Sukabumi

Di bulan Oktober ini paling tidak tercatat 3 kali gempa melanda kawasan selatan Jawa Barat.