KPK Tahan Bupati Kolaka Timur Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9) malam. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung nenahan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah.

Keduanya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

"Upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9).

Andi Merya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Sementara Anzarullah ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

Ghufron mengatakan, kedua tersangka akan menjalani isolasi mandiri sebelum ditahan. Isolasi dilakukan di rutan masing-masing.

"Sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9) malam. Foto: MP/Ponco
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9) malam. Foto: MP/Ponco

Kasus ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada Maret hingga Agustus 2021.

Andi Merya dan Anzarullah pada awal September 2021 menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di Kantor BNPB, Jakarta.

"Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 Miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar," ungkap Ghufron.

Dari pemaparan itu, Anzarullah meminta kepada Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.

"AMN (Andi Merya Nur) menyetujui permintaan AZR (Anzarullah) tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen," ujar Ghufron.

Kemudian Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP.

"Agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE sehingga perusahaan milik Anzarullah dan/ atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut," jelas dia.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ghufron melanjutkan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah tersebut.

"AZR (Anzarullah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 Juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek Dana Hibah BNPB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Sumbang 1,4 Persen Angka Kematian COVID-19 di Dunia
Indonesia
Indonesia Sumbang 1,4 Persen Angka Kematian COVID-19 di Dunia

Penting memperkuat data deteksi kasus, sistem pelaporan, pengolahan, analisis hingga interpretasi data yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan.

Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal
Indonesia
Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal

Faisal menuturkan ibarat pohon maka pajak adalah buahnya yakni di mulai dari memilih bibit unggul, memelihara dan menghilangkan hama yang melekat, serta melibas benalu yang hidup di pohon itu.

DPRD DKI Bentuk Pansus Usut Ratusan PNS Tolak Lelang Jabatan Eselon II
Indonesia
DPRD DKI Bentuk Pansus Usut Ratusan PNS Tolak Lelang Jabatan Eselon II

Perlu ada pengusutan lebih lanjut atas fenomena 239 ASN administrator di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menolak mengikuti lelang jabatan eselon II.

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN
Indonesia
Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan.

Amnesty Tegaskan Ancaman Bui karena Tolak Divaksin Pelanggaran HAM
Indonesia
Amnesty Tegaskan Ancaman Bui karena Tolak Divaksin Pelanggaran HAM

Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang

[Hoaks atau Fakta]: MUI Keluarkan Seruan Hati-hati Lakukan Rapid Test COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: MUI Keluarkan Seruan Hati-hati Lakukan Rapid Test COVID-19

Adanya gambar surat dengan kop Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang isinya seruan agar para ulama dan kiai berhati-hati dengan rencana Rapid Test Covid-19 adalah konten palsu.

Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK
Indonesia
Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya nomor urut 01, Nicolas Johan Kilkily-Demianus Orno akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Maluku Barat Daya 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Sengaja Ekspor Kontainer Berisi Narkoba ke Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Sengaja Ekspor Kontainer Berisi Narkoba ke Indonesia

Video yang identik, dimuat di situs vidio.com pada 31 Januari 2019 dengan judul “Lihat Aksi BNN Sergap Truk Pembawa Ganja”. Video ini juga ditampilkan di artikel berita berjudul “Bau Ganja Kering di Truk Asal Aceh” yang terbit di situs Liputan6 pada 1 Februari 2019.

Kegiatan yang Picu Keramaian Saat Natal dan Tahun Baru Dipastikan Ilegal
Indonesia
Kegiatan yang Picu Keramaian Saat Natal dan Tahun Baru Dipastikan Ilegal

Untuk perayaan Natal 2020, polisi juga sudah berkoordinasi dengan pemuka agama