KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap serta gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menahan Abdul Wahid. Dia ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

"Agar proses penyidikan dapat berjalan lancar, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

Firli mengatakan, sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, Abdul Wahid akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Penetapan tersangka ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 15 September 2021 lalu.

Berdasarkan tangkap tangan itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Plt Kepala Dinas PU pada Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

Firli menjelaskan, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

"Penerimaan uang oleh tersangka AW (Abdul Wahid) dilakukan di rumah MK (Maliki) pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan tersangka AW," ujar Firli.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca Juga:

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian yaitu 10 persen untuk dirinya dan 5 persen untuk Maliki. Pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima oleh Abdul Wahid melalui Maliki berasal dari Marhaini dan Fachriadi senilai sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima commitment fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 4,6 miliar untuk tahun 2019, sebesar Rp 12 miliar pada 2020 dan sebesar Rp 1,8 miliar pada 2021.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Ajudan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Terkait Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBB Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024
Indonesia
PBB Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (1/8)

Warga dan Pedagang Pasar Kleco Solo Rela Antre Demi Sembako dari Jokowi
Indonesia
Warga dan Pedagang Pasar Kleco Solo Rela Antre Demi Sembako dari Jokowi

"Saya menunggu penumpang becak di pinggir jalan yang akan dilewati Presiden Jokowi. Tiba-tiba didatangi petugas dikasih paket sembako," kata Yanto

BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain
Indonesia
BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain

Pemanfaatan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng selain untuk pembelian kebutuhan pokok, juga dapat digunakan hingga modal usaha.

KPK Dorong Pemprov DKI Tertibkan Pengelolaan Hunian Eks Belanda di Jakarta
Indonesia
KPK Dorong Pemprov DKI Tertibkan Pengelolaan Hunian Eks Belanda di Jakarta

Contohnya Bank Indonesia yang sudah dikuasai legal formal oleh Pemerintah Indonesia

Mendagri Sampaikan Pandangan Pemerintah terhadap Materi 5 RUU Provinsi
Indonesia
Mendagri Sampaikan Pandangan Pemerintah terhadap Materi 5 RUU Provinsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Kerja Tingkat 1 bersama Komisi II DPR RI.

Mikrotrans Listrik akan Mengaspal di Jalur TransJakarta September 2022
Indonesia
Mikrotrans Listrik akan Mengaspal di Jalur TransJakarta September 2022

Mikrotrans listrik segera mengaspal di jalur TransJakarta. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bersama dengan penyedia minibus listrik DFSK, PT Bevos Auto Mandiri.

Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara
Indonesia
Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara

Aipda Rudi bisa disanksi hukuman berupa kurungan badan atas tindakan indisipliner itu.

Sindikat Pinjol Ilegal di PIK Diotaki Seorang WNA
Indonesia
Sindikat Pinjol Ilegal di PIK Diotaki Seorang WNA

Yang WNA ini kita sedang koordinasi dengan Imigrasi

Lili Pintauli Mundur, Firli Bahuri Ucapkan Terima Kasih
Indonesia
Lili Pintauli Mundur, Firli Bahuri Ucapkan Terima Kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perihal pengunduran diri pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar.

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pejabat Negara Saksikan Pencopotan Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pejabat Negara Saksikan Pencopotan Anies

Beredar postingan video di YouTube oleh akun bernama POLITIK INDONESIA. Video tersebut terdapat thumbnail yang mengklaim bahwa Anies Baswedan resmi dicopot dari jabatan sebagai Gubernur DKI.