KPK Tahan Bekas Petinggi Jasindo Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2011-2016, Solihah.

Sholihah merupakan tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo dalam penutupan (closing) asuransi oil dan gas pada BP MIGAS-KKKS Tahun 2010-2012 dan Tahun 2012-2014.

Baca Juga

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, Sholihah akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Sebelum mendekam di jeruji besi, Sholihah bakal terlebih dahulu diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1 demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan pada tersangka SLH untuk 20 hari ke depan, dimulai sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 13 Juni 2021," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/5).

Logo KPK (Foto: kpk.go.id)
Logo KPK (Foto: kpk.go.id)

KPK sebelumnya telah lebih dulu menahan pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain (KEFC). Kiagus dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini berbarengan dengan Sholihah.

Akan tetapi, sewaktu penahanan Kiagus, KPK menyebut Sholihah tengah sakit, sehingga ia tidak ditahan bersamaan dengan Kiagus.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dengan tersangka Budi Tjahjono selaku Direktur Utama PT Asuransi Jasindo periode tahun 2011-2016 yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Pegawai OJK dan ExxonMobil Terkait Korupsi di Asuransi Jasindo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot
Indonesia
Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot

Sejumlah pengendara yang hendak melintasi posko penyekatan Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang, diputar balik. Mereka dilarang melintas karena belum memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP), Senin (12/7).

Di Surabaya, Daftar Vaksin Online Berhadiah Voucer Token Listrik
Indonesia
Di Surabaya, Daftar Vaksin Online Berhadiah Voucer Token Listrik

Berbagai cara unik ditempuh guna menekan sebaran COVID-19 di Surabaya.

Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata

Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas

“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar LaNyalla

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Meninggal Akibat COVID-19

Informasi dari pihak keluarga, almarhum Eka Supria Atmaja akan dimakamkan di pemakaman keluarga pada Senin pagi, 12 Juli 2021.

Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga
Indonesia
Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hak mendapat Informasi bagian dari HAM yang dilindungi UUD 1945.

Sespri Edhy Prabowo Rekayasa Posisi Komisaris Perusahaan Penampung Suap Benur
Indonesia
Sespri Edhy Prabowo Rekayasa Posisi Komisaris Perusahaan Penampung Suap Benur

Sekretaris Pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Amiril Mukminin, merekayasa posisi Komisaris PT Aero Citra Kargo (ACK).

Petani Muda Lulusan S2 UGM Gagas Teknologi Drone Pertanian di Karawang
Indonesia
Petani Muda Lulusan S2 UGM Gagas Teknologi Drone Pertanian di Karawang

Merantau kuliah tinggi-tinggi di Kota Pelajar Yogyakarta tak membuat Ainul Yaqin meninggalkan lahan pertanian.

Bekas Bupati Talaud Tuding KPK Langgar HAM
Indonesia
Bekas Bupati Talaud Tuding KPK Langgar HAM

Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan KPK setelah Sri Wahyumi selesai menjalani masa pidana

BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990
Indonesia
BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990

Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BI mengenai pengelolaan uang rupiah.