KPK Tahan Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jaksel Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, usai ditangkap dan diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Azis Syamsuddin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu ditahan untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 13 Oktober 2021.

Baca Juga:

KPK Resmi Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka

"Tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9) dini hari.

Sebelum mendekam di sel tahanan, Azis Syamsuddin bakal menjalani isolasi mandiri di Rutan Polres Jaksel. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

 KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. (Foto: MP/Ist)
KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. (Foto: MP/Ist)

Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3,1 miliar.

Pemberian suap dari Azis bertujuan agar Robin mengurus kasus yang melibatkan Azis yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Robin kemudian menghubungi advokat Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Maskur lantas menghubungi Azis Syamsuddin agar menyiapkan uang Rp 2 miliar.

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar," ujar Firli.

Baca Juga:

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Azis Syamsuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Buru Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Berikan Bansos Rp 456 Miliar untuk Warga di NTB
Indonesia
Wapres Berikan Bansos Rp 456 Miliar untuk Warga di NTB

Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai total Rp 456.905.835.857 kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat

Prasetyo tidak mempermasalahkan Anies membuat program di kanal Youtube. Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta biaya pembuatan video tersebut tidak memakai uang rakyat.

Wapres Perintahkan Polisi Tindak Spekulan Penimbun Komoditas Pangan
Indonesia
Wapres Perintahkan Polisi Tindak Spekulan Penimbun Komoditas Pangan

"Penegakan hukum secara tegas kalau ada yang bermain spekulan, kalau ada menyimpan untuk kebutuhan masyarakat, untuk itu ini harus ditegakkan," kata Wapres.

MPR Puji Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai
Indonesia
MPR Puji Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai

Jokowi meminta semua pihak menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.

DPR Minta Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan Ditindak Tegas
Indonesia
DPR Minta Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan Ditindak Tegas

DPR mendesak, Kementerian Ketenagakerjaan RI mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi aturan mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KPK Periksa 12 Saksi Terkait Dugaan TPPU Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktir
Indonesia
KPK Periksa 12 Saksi Terkait Dugaan TPPU Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktir

Penetapan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya

Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 8,5 Miliar Dimusnahkan
Indonesia
Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 8,5 Miliar Dimusnahkan

Gebrakan baru dilakukan Menteri Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan memusnahkan pakaian impor ilegal dari sejumlah negara di kawasan pergudangan Gracia Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8) pagi.

Ridwan Kamil Temui Guru Yang Pertama Kali Temukan Eril di Bendungan Engehalde
Indonesia
Ridwan Kamil Temui Guru Yang Pertama Kali Temukan Eril di Bendungan Engehalde

Jasad anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, ditemukan oleh seorang guru sekolah dasar bernama Geraldine Beldi.

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak
Indonesia
KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

KPK mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah pihak kepada tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur
Indonesia
PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur

"Tentu apa yang menjadi ketentuan Pempus agar PPKM menjadi level 3 itu harus kami hormati dengan baik," ucap Ahmad Riza.