KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka baru kasus korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Ketiga tersangka itu yakni, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 dan terakhir menjabat Direktur Produksi PT DI tahun 2014-2019 Arie Wibowo (AW), Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana (DL), dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata (FSS).

"Pada hari ini (Selasa) setelah dilakukan pemeriksaan kepada ketiga tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 3 November 2020 sampai dengan 22 November 2020," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/11) kemarin.

Baca Juga

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Korupsi PT DI

Tersangka Arie ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sementara tersangka Didi ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka Ferry ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Kasus ini bermula ketika Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi pada akhir tahun 2007. Rapat tersebut antara lain membahas dan menyetujui, penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PT DI atau end user untuk memperoleh proyek.

Rapat tersebut juga membahas pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait. Kemudian juga, terkait persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017.

Diawal tahun 2008, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, bersama-sama dengan Direktur Aircraft Integration, Budi Wuraskito; Direktur Aerostructure, Budiman Saleh, serta Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo membahas mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia.

Salah satu yang dibahas yakni, cara untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT Dirgantara melakukan kerja sama dengan tersangka Didi Laksamana, serta para pihak di lima perusahaan yakni, PT BTP, PT AMK, PT ASP, PT PMA, dan PT NPB, serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU, untuk menjadi mitra penjualan.

Adapun, penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut diduga adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada end user.

"Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan," katanya.

"Kemudian sejumlah yang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan," sambungnya. Selanjutnya, dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

Baca Juga

KPK Sebut Bos PT Abadi Sentosa Perkasa Nikmati Duit Korupsi PT DI Rp 10.8 Miliar

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Jokowi Terbang ke Papua untuk Buka PON XX
Indonesia
Jokowi Terbang ke Papua untuk Buka PON XX

Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua pada Jumat (1/10), untuk membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, Sabtu (2/10).

Warga Tangerang Gelar Aksi Bela Palestina
Foto
Warga Tangerang Gelar Aksi Bela Palestina

sejumlah warga melakukan aksi bela Palestina dengan berbaris mengenakan atribut bendera Indonesia dan Palestina di tepi jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang

Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara.

26,4 Juta Anak Bakal Divaksin pada 2022
Indonesia
26,4 Juta Anak Bakal Divaksin pada 2022

Terdapat 26,4 anak usia 6-11 tahun yang akan menerima vaksin COVID-19. Program ini bakal berlangsung 2022.

Ketua Komisi IX DPR: Soal Gaji Bukan Untuk Diumbar ke Publik
Indonesia
Ketua Komisi IX DPR: Soal Gaji Bukan Untuk Diumbar ke Publik

"Di luar pernyataan itu benar semua, saya tetap menyayangkan sikap Krisdayanti yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI, tidak bisa menjaga etika," kata Felly.

Mal dan Tempat Wisata di DIY Belum Buka, Pengusaha Pasrah Tunggu Bangkrut
Indonesia
Mal dan Tempat Wisata di DIY Belum Buka, Pengusaha Pasrah Tunggu Bangkrut

Para pengusaha dan pengelola hanya bisa pasrah menunggu kebangkrutan

Bangun Citra, Polisi Latih 530 Personil Komunikasi Publik
Indonesia
Bangun Citra, Polisi Latih 530 Personil Komunikasi Publik

Pelatihan ini, mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif.

KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap eks Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman
Indonesia
Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman

Ada tiga nama yang layak menggantikan posisi Fadjroel sebagai Juru Bicara Presiden.