KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap.

Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.

Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

Berdasarkan catatan KPK, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar.

239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.

Berdasarkan kelompok jabatan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN.

Di urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor. Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang.

Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. PN umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen. Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen.

KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dirawat di Singapura, Pesepeda yang Ditabrak Mobil di Bundaran HI Kondisinya Membaik
Indonesia
Dirawat di Singapura, Pesepeda yang Ditabrak Mobil di Bundaran HI Kondisinya Membaik

"Iya benar (perawatan di rumah sakit Singapura). Tapi kondisinya sudah lebih stabil lah. Kita berdoa semoga korban bisa sembuh dan pulih kembali," ucap Sambodo.

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Indonesia
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kepala Negara mengatakan bahwa kondisi serupa ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir sebagian besar negara-negara juga mengalaminya.

Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang
Indonesia
Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang

Perkembangan teknologi membuat anak muda atau milenial lebih mudah untuk belanja secara online di tengah wabah COVID-19.

Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng
Indonesia
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng

Kapolda juga sudah memerintahkan agar jajarannya meringankan beban keluarga korban

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta
Indonesia
Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi.

Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi

Dua kegiatan tersebut harus bisa saling melengkapi dan mendukung.

Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat

Skema vaksin mandiri diklaim Ridwan Kamil disambut baik masyarakat. Alasanya, mereka tidak harus antre di Puskesmas tapi bisa datang ke klinik pribadi.

Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara
Indonesia
Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara

"Hari Pajak kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo

Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19
Indonesia
Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19

Gubernur Anies memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat karena harus menghadapi virus corona dan perlu mengeluarkan kebijakan penanggulangan.

Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain
Indonesia
Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain

Dua orang warga NTT yang masuk dalam daftar penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jatuh diduga pakai KTP orang lain.