KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap.

Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.

Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

Berdasarkan catatan KPK, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar.

239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.

Berdasarkan kelompok jabatan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN.

Di urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor. Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang.

Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. PN umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen. Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen.

KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siklon Tropis Surigae Diprediksi Melemah dan Jauhi Wilayah Indonesia
Indonesia
Siklon Tropis Surigae Diprediksi Melemah dan Jauhi Wilayah Indonesia

Siklon Tropis akan mengarah ke Utara dengan kecepatan 4 knots (7 km/jam)

Keluarga Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air Datangi Bandara Supadio
Indonesia
Keluarga Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air Datangi Bandara Supadio

Pesawat Sriwijaya tujuan Pontianak ini, membawa 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa,7 anak-anak, 3 bayi.

Jokowi Resmikan 2 Ruas Tol JORR
Indonesia
Jokowi Resmikan 2 Ruas Tol JORR

Ruas Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran memiliki panjang 14,19 km, sedangkan ruas Tol Serpong–Cinere Seksi I Serpong-Pamulang sepanjang 10,1 kilometer.

PKS Kritik Dibukanya Tempat Wisata saat Mudik Dilarang
Indonesia
PKS Kritik Dibukanya Tempat Wisata saat Mudik Dilarang

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata.

Puluhan Tempat Usaha di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan saat Tahun Baru
Indonesia
Puluhan Tempat Usaha di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan saat Tahun Baru

Satpol PP DKI Jakarta menindak puluhan tempat usaha yang dikenakan sanksi penyegelan atau penutupan sementara selama 1x24 jam.

Panglima TNI: Jangan Sampai Ada Lagi Kejadian Viral Pasien Dibawa Dengan Gerobak
Indonesia
Panglima TNI: Jangan Sampai Ada Lagi Kejadian Viral Pasien Dibawa Dengan Gerobak

Panglima TNI berharap, jika kekurangan tenaga kesehatan segera berkoordinasi. Fasilitas kesehatan kata dia, saat ini terpenuhi dengan baik.

Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, 3 Anggota Polda Metro Jaya Dibebastugaskan
Indonesia
Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, 3 Anggota Polda Metro Jaya Dibebastugaskan

Tiga anggota Polda Metro Jaya yang dilaporkan terkait dugaan penembakan terhadap enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dibebastugaskan.

Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Pemerintah menggelontorkan dana Rp203,9 Triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk
Indonesia
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik

Mulai Besok, Kota Bogor Kembali Berlakukan Ganjil Genap
Indonesia
Mulai Besok, Kota Bogor Kembali Berlakukan Ganjil Genap

Satgas Penanganan COVID-19 Bogor memberlakukan kembali kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Bogor, Jawa Barat, pada akhir pekan. Kebijakan ini berlangsung mulai Jumat besok hingga Minggu