KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua. Dalam surat tugas tersebut, tercantum nama serta tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, surat yang beredar di Papua tersebut berisi penugasan terhadap individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, kata Ali, dalam surat edaran yang diterima KPK, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu. Ali memastikan bahwa surat tugas dan edaran tersebut palsu alias hoaks.

Baca Juga:

Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet

"KPK menyatakan dengan tegas bahwa surat tugas dan surat edaran tersebut palsu," tegas Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1) malam.

Ali menekankan, hingga saat ini KPK, tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat atau pun penyelenggara negara untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi terkait dengan pihak dan atau informasi yang mengatasnamakan KPK.

"Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apa pun, silakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Konfirmasi kepada KPK dapat dilakukan melalui call center 198 atau email informasi@kpk.go.id," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung
Indonesia
Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung

Polri enggan menggelar olah TKP kebakaran Gedung Utama Kejagung secara terbuka atau bersama media massa.

Donald Trump Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Positif COVID-19

Presiden Amerika Serikat, Donald Trum beserta Ibu Negara, Melania Trump, dinyatakan positif COVID-19

Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri
Indonesia
Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri

Produk dan layanan keuangan syariah milik BSI harus kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabahnya, mulai dari UMKM, korporasi, hingga retail.

Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta
Indonesia
Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta

Kebanyakan mereka yang tak tertib adalah klub-klub dan komunitas sepeda. Para komunitas ini, menganggap ini hal biasa.

Pemprov DKI Minta Warga Tak Pergi ke Luar Jakarta saat Libur Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Tak Pergi ke Luar Jakarta saat Libur Panjang

Pemprov DKI Jakarta meminta kepada warga ibu kota untuk tidak berpergian ke luar kota Jakarta saat libur panjang pada akhir Oktober 2020

Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri
Indonesia
Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri

"Saya menilai jika sekarang ini, dia (Andap) masih aktif di kepolisian, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian," kata Neta

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi
Indonesia
DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Taati aturan dari pemprov demi kepentingan bersama

Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis

Sebab, ada beberapa akun sosial media yang tengah diselidiki oleh Penyidik dalam kasus ini.

Begini Cara Pemprov DKI Rayu Orang Tua Izinkan Anaknya Belajar Tatap Muka
Indonesia
Begini Cara Pemprov DKI Rayu Orang Tua Izinkan Anaknya Belajar Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya agar orang tua mau mengizinkan anaknya untuk ikut sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Mengingat saat ini antusias orang tua masih rendah memperbolehkan anaknya belajar di sekolah.

Jakpus Siapkan 148 Tempat Pengungsian Banjir di Tengah Pandemi
Indonesia
Jakpus Siapkan 148 Tempat Pengungsian Banjir di Tengah Pandemi

Jakarta Pusat telah mempersiapkan sebanyak 148 titik pengungsian sebagai antisipasi kemungkinan terburuk saat banjir.