KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua. Dalam surat tugas tersebut, tercantum nama serta tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, surat yang beredar di Papua tersebut berisi penugasan terhadap individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, kata Ali, dalam surat edaran yang diterima KPK, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu. Ali memastikan bahwa surat tugas dan edaran tersebut palsu alias hoaks.

Baca Juga:

Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet

"KPK menyatakan dengan tegas bahwa surat tugas dan surat edaran tersebut palsu," tegas Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1) malam.

Ali menekankan, hingga saat ini KPK, tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat atau pun penyelenggara negara untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi terkait dengan pihak dan atau informasi yang mengatasnamakan KPK.

"Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apa pun, silakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Konfirmasi kepada KPK dapat dilakukan melalui call center 198 atau email informasi@kpk.go.id," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako

“Kedepan Dinas Sosial (Dinsos) dalam hal ini Pemprov DKI bisa melakukan perbaikan pendataan, pendistribusian (bansos) dan hal-hal lainya," kata Anggara

Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme
Indonesia
Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme

Pembahasan fatwa mengerucut pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

Di Tengah Pandemi, KPAI Sayangkan Aksi Siaga Ganyang Komunis Libatkan Anak-anak
Indonesia
Di Tengah Pandemi, KPAI Sayangkan Aksi Siaga Ganyang Komunis Libatkan Anak-anak

Jaga jarak sulit dijalankan karena kepadatan ribuan peserta aksi.

Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU
Indonesia
Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

"Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," tegasnya

Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas
Indonesia
Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas

Kemenkes meminta daerah untuk melakukan pengkinian aplikasi PCare

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dkk Didakwa Rugikan Negara Rp16,8 Triliun
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dkk Didakwa Rugikan Negara Rp16,8 Triliun

Hendrisman, Hary dan Syahwirman disebut jaksa membeli sejumlah saham perusahaan BJBR, PPRO dan SMBR dengan tidak mengikuti pedoman investasi yang berlaku

Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.

PSBB Resmi Diterapkan, Anies Pastikan Ojol Dilarang Angkut Penumpang
Indonesia
PSBB Resmi Diterapkan, Anies Pastikan Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Pergub PSBB berisikan sebanyak 28 pasal. Mulai Jumat (10/4) kendaraan hanya boleh angkut penumpang 50 persen jumlah kapasitas

HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat
Indonesia
HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat

"Merujuk dari data YLBHI tersebut maka, Polri perlu memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat terutama terkait dengan kegiatan unjuk rasa," kata Stanislaus