KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan surat keberatan atas temuan Ombudsman RI terkait maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Surat keberatan dilayangkan kepada Ketua Ombudsman Mokh Najih.

"Sudah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Jumat (6/8).

Baca Juga:

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Surat itu dilayangkan karena KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Ia menilai Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual
Indonesia
Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria belum mau melaporkan mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda ke polisi atas kasus pelecehan seksual.

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Gubernur Jabar: Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Maret 2022
Indonesia
Gubernur Jabar: Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Maret 2022

Semua warga Jawa Barat (Jabar) diingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang lebih tinggi dan tidak biasa hingga Maret 2022. Dalam rentang waktu tersebut diperkirakan banjir dan longsor akan sering terjadi.

BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung
Indonesia
BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung

Indonesia berada di zona “ring of fire” karena letak geografisnya berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar

Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI
Indonesia
Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

Kontras menilai SKB FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Denda pelanggar Prokes di Surabaya Terkumpul Rp 1,3 miliar
Indonesia
Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK
Indonesia
Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK

Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan yaitu rumah kediaman dan kantor milik tersangka MH.

Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata
Indonesia
Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata

Total pelaku wisata di DIY yang kami hitung sekitar 32.000

Menpora Pastikan Venue PON Papua Sudah Siap
Indonesia
Menpora Pastikan Venue PON Papua Sudah Siap

Politikus Golkar ini mengajak, masyarakat untuk tidak hanya memandang pembangunan infrastruktur olahraga PON dari aspek pembiayaan yang mengeluarkan miliaran rupiah

Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi
Indonesia
Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi

Program vaksinasi di Jawa Timur, digelar dengan mengutamakan wilayah Surabaya Raya: Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.