KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan surat keberatan atas temuan Ombudsman RI terkait maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Surat keberatan dilayangkan kepada Ketua Ombudsman Mokh Najih.

"Sudah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Jumat (6/8).

Baca Juga:

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Surat itu dilayangkan karena KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Ia menilai Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya 4.387.286 kasus.

Libur Nataru, 10 Ruas Jalan Ditutup dan Ganjil Genap Diterapkan di Bandung
Indonesia
Libur Nataru, 10 Ruas Jalan Ditutup dan Ganjil Genap Diterapkan di Bandung

Kalau di lokasi tertentu sudah terpantau kapasitas melebihi batas 50 persen akan dialihkan ke jalur lain atau rekayasa ke arah masuk lokasi tersebut.

Gala Dinner G20 di De Tjolomadoe, Kemenperin Gelorakan Industri Berkelanjutan
Indonesia
Gala Dinner G20 di De Tjolomadoe, Kemenperin Gelorakan Industri Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar pertemuan pertama Trade, Industry, and Investment Working Group G20 di Solo, Selasa.

Polisi Janji Tak Ada Penutupan Jalanan saat Penyelenggaraan Formula E
Indonesia
Polisi Janji Tak Ada Penutupan Jalanan saat Penyelenggaraan Formula E

Polda Metro Jaya mengupayakan, tidak ada penutupan jalan saat berlangsungnya event balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6) mendatang.

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Bahkan di wilayah Banyuwangi, Sigit menerima laporan bahwa capaian vaksinasi sudah di angka 60 persen

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak
Indonesia
KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

KPK mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah pihak kepada tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

BPS Catat Inflasi Juli 2022 Sebesar 0,64 Persen
Indonesia
BPS Catat Inflasi Juli 2022 Sebesar 0,64 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juli 2022 berada di 0,64 persen.

Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas
Indonesia
Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas

Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencopot sejumlah Dirjen Binmas Agama menuai kontroversi.

Cerita Keluarga Nakes tentang Monumen Pejuang COVID-19
Indonesia
Cerita Keluarga Nakes tentang Monumen Pejuang COVID-19

Rohaetin terkonfirmasi positif COVID-19 ketika ia mulai melahirkan

Haris Azhar dan Fatia KontraS Dijemput Polisi
Indonesia
Haris Azhar dan Fatia KontraS Dijemput Polisi

Kediaman dari Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar dikabarkan didatangi sejumlah aparat kepolisian pada, Selasa (18/1) pagi.