KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut Deputi Penindakan KPK Karyoto. (KPK)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita Rp3,7 miliar dalam penyidikan kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai total Rp Rp3.732.500.000," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10).

Baca Juga

Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK

KPK hari ini baru saja menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Nurhasanah (NHS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 13 mantan Anggota DPRD Sumut lainnya pada 30 Januari 2020.

Tersangka Nurhasanah ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

Karyoto mengatakan penetapan 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut itu sebagai tersangka merupakan tahap yang keempat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 11 orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Rabu (22/7) (MP/Kanugraha)

Sebelumnya, KPK juga telah memroses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019.

"Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara," ujar Karyoto.

Baca Juga

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000 sampai dengan Rp777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19
Indonesia
Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19

Presiden Jokowi kembali mengingatkan kunci penanganan pandemi COVID-19

Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir

Irwandi juga menyebut program Gerebek Lumpur yang dilakukan sukses untuk menangani banjir.

Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat
Indonesia
Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19.

Pusako Ingatkan Jokowi Punya Wewenang Melantik 57 Pegawai KPK Jadi PNS
Indonesia
Pusako Ingatkan Jokowi Punya Wewenang Melantik 57 Pegawai KPK Jadi PNS

"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).

Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik
Indonesia
Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik

SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili.

Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar
Indonesia
Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar

Batas maksimal yang disepakati ketiga paslon dan KPU sebesar Rp 25 miliar.

Begini Prosedur Suntik Vaksin Corona Bagi Jokowi
Indonesia
Begini Prosedur Suntik Vaksin Corona Bagi Jokowi

berdasarkan keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksinasi COVID-19 akan dimulai sekitar pertengahan Januari 2021.

'Scientific Politic', Kunci Golkar Menangi Pilkada Serentak 2020
Indonesia
'Scientific Politic', Kunci Golkar Menangi Pilkada Serentak 2020

Politisi dan partai politik di negara maju sekalipun menggunakan konsultan

Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu
Indonesia
Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu

Presiden adalah orang yang perlu dihormati sehingga seharusnya tidak sembarangan menyatakan sesuatu dengan gambar maupun kalimat.

AHY Sebut Kader Pemilih Moeldoko Mayoritas Pecatan
Indonesia
AHY Sebut Kader Pemilih Moeldoko Mayoritas Pecatan

AHY juga menyebut para peserta KLB bukan pemilik suara yang sah.