KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo Tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah mobil dari advokat Robinson Paul Tarru. Penyitaan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mobil tersebut diduga milik tersangka Andreau Pribadi Misanta, stafsus Edhy Prabowo. Penyitaan dilakukan kala penyidik memeriksa Robinson dalam kapasitas sebagai saksi pada Jumat (19/3) kemarin.

Baca Juga:

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

"Robinson Paul Tarru pemeriksaan telah dilakukan pada Jumat, pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan satu unit mobil yang diduga milik tersangka APM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp

10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco)
Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco)

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Aset tersebut berupa uang tunai, rumah, hingga berbagai barang mewah. Teranyar, pada Senin (15/3) kemarin, KPK menyita uang tunai Rp52,3 miliar yang diduga merupakan komitmen fee dari para eksportir benur. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa 2 Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 Orang Meninggal Ditembak di Cafe, PSBB Jakarta Lemah Penindakan
Indonesia
3 Orang Meninggal Ditembak di Cafe, PSBB Jakarta Lemah Penindakan

Terjadi penembakan oleh Bripka CS pada Kamis (25/2) dini hari di Kafe Raja Murah (RM) Cengkareng. Dalam peristiwa tersebut tiga orang meninggal dunia.

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung
Indonesia
Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan
Indonesia
Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan

Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4.

Pemkab Cirebon Beberkan Delapan Prioritas Pembangunan Tahun 2022
Indonesia
Pemkab Cirebon Beberkan Delapan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Ayu menjelaskan, berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 8 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022.

Pemudik Balik Jakarta Dicek di 12 Pos Pemeriksaan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Pemudik Balik Jakarta Dicek di 12 Pos Pemeriksaan Surat Bebas COVID-19

Kalau ada yang reaktif maka yang bersangkutan akan diperiksa, dibawa ke Wisma Atlet untuk dilanjutkan dengan PCR.

Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'
Indonesia
Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'

Rentan digunakan sebagai bahan pembuatan bom molotov

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet
Indonesia
Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

Virtual Police disebut hadir sebagai bagian dari pemeliharaan kamtibmas, khususnya di ruang digital agar bersih, sehat, dan produktif.

Anies: 8,2 Juta Lebih Warga Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies: 8,2 Juta Lebih Warga Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim, pihaknya telah memberikan sebanyak 11 juta lebih dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Indonesia
PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat