KPK Sita Enam Aset Tanah Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam aset tanah milik Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah pada Kamis (17/6).

Penyitaan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Susel Tahun Anggaran 2020-2021 yang menjerat Nurdin sebagai tersangka.

"Tim penyidik telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada aset yang diduga milik tersangka NA sebanyak 6 bidang tanah yang berlokasi di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/6).

Baca Juga

KPK Periksa Transaksi Keuangan Nurdin Abdullah Lewat Sang Anak

Ali menjelaskan, tujuan pemasangan plang penyitaan antara lain untuk menjaga agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan.

Untuk diketahui, KPK saat ini masih melakukan penyidikan terhadap dua tersangka penerima suap kasus tersebut, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Sementara pemberi suap adalah kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK disebut peran Agung sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah.

Bahkan terdakwa sudah dua kali memberikan uang kepada yang bersangkutan sejak awal tahun 2019 hingga awal Februari 2021.

Baca Juga

KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Jumlah dana suap yang diterima, pertama dengan nilai 150 ribu dolar Singapura diberikan di Rumah Jabatan Gubernur Jalan Sungai Tangka awal tahun 2019, sedangkan untuk dana kedua, saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK senilai Rp2 miliar pada awal Februari 2021.

Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa kabupaten. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran-Teguh dan Bajo Ditetapkan Sebagai Cawali dan Cawawali di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Ditetapkan Sebagai Cawali dan Cawawali di Pilwakot Solo

Hal itu tersebut berdasarkan hasil rapat pleno penetapan calon Pilwakot Solo yang diadakan secara tertutup dan disiarkan live streaming di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/9).

Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri
Indonesia
Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri

"Almarhum merupakan sosok pribadi yang baik dan berprestasi. Kami merasa kehilangan dengan sosoknya (Prasetyo) di UNS sebagai salah satu dosen terbaik," kata Jamal

Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka

Pemberlakuan belajar tatap muka akan dilaksanakan jika kasus COVID-19 menurun

Kemenkeu: Kita Sudah Resesi
Indonesia
Kemenkeu: Kita Sudah Resesi

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang diperkirakan masih akan menyentuh zona negatif yakni antara minus 2,9 persen sampai minus 1 persen.

Wakapolri Gatot Eddy Terserang COVID-19
Indonesia
Wakapolri Gatot Eddy Terserang COVID-19

Selama Rapim TNI-Polri itu berlangsung Gatot memang tak terlihat kehadirannya.

Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal
Indonesia
Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal

Pandemi telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memerlukan dukungan dibandingkan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

Swab Antigen Calon Penumpang di Terminal Kalideres
Foto
Swab Antigen Calon Penumpang di Terminal Kalideres

Calon penumpang melakukan uji Swab Antigen sebelum melakukan perjalanan antar kota antar provinsi di Terminal Kalideres, Jakarta

Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK
Indonesia
Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK

Jenderal bintang tiga itu datang sekitar pukul 15.00 WIB. Dia datang bersama sejumlah pejabat Bareskrim Polri. Namun, Agus enggan berkomentar mengenai kedatangannya ke KPK.

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Pentolan KAMI Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Pentolan KAMI Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Berkas perkara pentolan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) dinyatakan lengkap alias P21.

Update Kasus Corona DKI Jumat (14/8): 28.438 Positif, 18.528 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (14/8): 28.438 Positif, 18.528 Sembuh

Penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 575 kasus.