KPK Sita Dokumen Proyek Kabupaten Indramayu dari Kantor DPRD Jabar Gedung KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu tahun 2019 yang menjerat mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozak Muslim (ARM).

Baca Juga

KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

"Hari ini (3/12) Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Provinsi Jabar," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/12).

Ali mengatakan, tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen penganggaran yang terkait kasus tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan rekapitulasi usulan program kegiatan dan dokumen lain yang terkait dengan perkara ini.

"Berikutnya seluruh dokumen tersebut akan dianalisa dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut," ujar Ali.

Dalam mengusut perkara ini, tim penyidik KPK juga telah menggeledah kediaman Abdul Rozak yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu (2/12) kemarin.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Dari penggeledahan itu, penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan perkara dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

KPK menduga, Abdul Rozaq menerima sejumlah uang terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019. Sebab kasus yang menjerat Rozak merupakan pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2019.

Perkara ini telah menjerat Bupati Indramayu 2014-2019, Supendi; Kepala Dinas Kabupaten Indramayu, Omarsyah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono dan pihak swasta Carsa AS.

Tersangka Abdul Rozak diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp 8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik
Indonesia
PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik

Terkait addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 Kepala Satgas Penanganan COVID-19 tentang pengetatan pra larangan mudik peniadaan mudik, PT KAI menyambut baik langkah pemerintah itu sebagai kebijakan menekan penyebaran kasus corona.

Rizieq Belum Diperiksa Terkait Pasal yang Dituduhkan Kepadanya
Indonesia
Rizieq Belum Diperiksa Terkait Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

Munarman pun memastikan hasil tes cepat antigen non reaktif milik Rizieq di Polda Metro Jaya

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2236 tentang PPKM Level 4 COVID-19.

Dampak PPKM Darurat, 63.000 KPM Solo Mulai Menerima BST dari Kemensos
Indonesia
Dampak PPKM Darurat, 63.000 KPM Solo Mulai Menerima BST dari Kemensos

Sebanyak 63.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Solo, Jawa Tengah mulai menerima pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST), Senin (26/7).

Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Selebgram Helena Lim Kemungkinan Dapat Vaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
Selebgram Helena Lim Kemungkinan Dapat Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut kemungkinan besar selebgram Helena Lim menerima vaksinasi COVID-19.

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang

“Kita tidak menginginkan PPKM Darurat terus berlanjut, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk bisa meringankan saudara kita yang terdampak,” harap Yana

[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan

pemakaian masker scuba kurang efektif melindungi area hidung dan mulut penggunanya dari kontak dengan percikan, tetesan, maupun partikel yang mungkin terpapar penyakit yang disebabkan oleh vierus SARS-CoV-2 ini.

Anies Khawatir Muncul Klaster Baru COVID-19 Usai Demo Tolak UU Ciptaker
Indonesia
Anies Khawatir Muncul Klaster Baru COVID-19 Usai Demo Tolak UU Ciptaker

Anies meminta semua demonstran untuk tertib dan pulang ke rumahnya masing-masing