KPK Sita Dokumen Kontrak Bansos COVID-19 Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah PT ANM dan PT FMK, di Gedung Patra Jasa, Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat (8/1) kemarin. Dari dua lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen kontrak penyediaan sembako.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter. Batubara.

Baca Juga:

Wagub DKI Larang Uang Bansos Digunakan Beli Miras

"Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen di antaranya terkait kontrak dan penyediaan sembako yang didistribusikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi Tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (9/1).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Seluruh barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut akan dianalisis oleh tim penyidik untuk pengembangan proses penyidikan kasus ini.

"Nantinya dokumen dan barang bukti lainnya tersebut akan dianalisis dan untuk selanjutnya dilakukan permohonan penyitaan ke Dewas KPK," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

Baca Juga:

Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan
Indonesia
Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan

Warga DKI Jakarta tetap ramai memadati Pasar Tanah Abang seminggu menjelang Lebaran.

Dua Warga Yogyakarta Sembuh dari Corona
Indonesia
Dua Warga Yogyakarta Sembuh dari Corona

Gugus Tugas Penanganan Convid-19 DIY mencatat total ada tiga pasien positif yang sembuh.

KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Selain Iis, ada tiga saksi lain yang akan diperiksa untuk tersangka Edhy Prabowo

Singapura Wajibkan Warga ASEAN Bawa Surat Tanda Sehat
Indonesia
Singapura Wajibkan Warga ASEAN Bawa Surat Tanda Sehat

Warga negara ASEAN wajib melengkapi diri dengan surat tanda sehat dari kedutaan Singapura.

 Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya
Indonesia
Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya

Kemungkinan kita akan tambah dua untuk di tol yang masuk Jakarta, yaitu untuk yang masuk Jakarta baik dari arah Cikampek maupun dari arah Banten atau Merak

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sumatera
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sumatera

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 6 orang diduga termasuk dalam kelompok teroris.

KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Edhy Prabowo terkait aktivitas dan perjalanan dinasnya selama di Amerika Serikat (AS). Termasuk soal sumber duit yang digunakan eks elite Partai Gerindra tersebut untuk membeli barang-barang mewah di negeri Paman Sam.

BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung
Indonesia
BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung

Petugas di lapangan selama pandemi COVID-19 menyebutkan peningkatan penyelundupan narkoba.

Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua
Indonesia
Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua

Polri merespons pernyataan aktivis Benny Wenda soal pembentukan pemerintahan Papua.