KPK Sita Dokumen dari Kantor Bupati Labuhan Batu Utara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara dan sebuah rumah milik pihak swasta berinisial MI atau A di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa (14/7). Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah.

Penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dana perimbangan daerah yang menjerat Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Baca Juga

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

"Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti terkait penyidikan yang dilakukan KPK atas pengembangan perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo. Kegiatan yang dilakukan adalah penggeledahan di beberapa tempat diantaranya kantor Bupati Labura dan rumah Ml alias A (swasta) di Kisaran Kabupaten Asahan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Dari penggeledahan di kantor Bupati Khairuddin Syah Sitorus itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan kasus ini. Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti elektronik.

"Berikutnya Penyidik KPK akan segera melakukan penyitaan setelah mendapatkan ijin sita kepada Dewas KPK," ujar Ali.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan informasi, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan kepala daerah berinisial KSS sebagai tersangka. Saat disinggung mengenai hal tersebut, Ali hanya menjawab diplomatis.

"Kontruksi perkara dan nama-nama pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan ini akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya.

Berdasar informasi, Bupati bersama seorang bawahannya diduga memberikan suap kepada Yaya dan Kasie Perencanaan DAK Fisik Kemkeu, Rifa Surya. Suap itu diberikan terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan dan jalan tahun anggaran 2018 untuk daerah yang dipimpin sang Bupati.

Dalam kasus ini, sebelumnya Tim Penyidik KPK pernah memeriksa KSS pada (20/8). KSS diperiksa terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018 untuk melengkapi berkas penyidikan Yaya Purnomo ketika itu.

Usai diperiksa, KSS mengaku dicecar mengenai pengajuan proposal proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya yang bersumber dari dana perimbangan daerah RAPBN-P TA 2018.

Yaya Purnomo saat ini sedang menjalani hukuman yang dijatuhi Pengadilan yakni 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan 15 hari kurungan. Majelis Hakim menyatakan Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Uang suap tersebut merupakan bagian yang terkait dengan uang yang diterima anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono sebesar Rp2,8 miliar. Uang tersebut diberikan agar Amin Santono mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Baca Juga

Terjun ke Politik, Rahmat Darmawan Jadi Anak Buah AHY

Anggaran DAK dan DID itu terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Dalam perkara suap ini, Amin sendiri dihukum 8 tahun pidana penjara, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar serta hak politiknya dicabut.

Tak hanya menerima suap, Yaya Purnomo juga terbukti menerima gratifikasi Rp 6,529 miliar, US$ 55.000 dan Sin$ 325.000. Uang itu merupakan realisasi fee 2-3% yang diminta Yaya bersama pegawai Kemkeu lainnya, Rifa Surya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena
Indonesia
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena

"Walaupun mereka dari keluarga kurang mampu dan jauh dari pusat kota, tapi mereka harus didampingi karena mereka memiliki tekad dan niat untuk maju dan berkembang," ujar Pendeta Ratna

Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19

Tidak hanya transaksi di e-commerce, transaksi digital banking juga meningkat terutama untuk transaksi mobile banking yang pada Agustus 2020 mencapai 12 juta transaksi.

Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos
Indonesia
Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos

Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menyiapkan bus TransJakarta gratis bagi masyarakat dari maupun menuju Stasiun Tanah Abang disayangkan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).

Blok C Pasar Minggu Terbakar, IKAPPI Tuntut Ganti Rugi ke Pemprov DKI
Indonesia
Blok C Pasar Minggu Terbakar, IKAPPI Tuntut Ganti Rugi ke Pemprov DKI

"Kami meminta agar lapak yang nanti ada itu menjadi lapak yang layak untuk di tempati para pedagang," urainya.

Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan
Indonesia
Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan

Meskipun menggaungkan gerakan bangga buatan Indonesia, bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi.

Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu
Indonesia
Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu

Apalagi mengajak anak-anak akan membahayakan mereka

Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II

"Ada dua saksi yang diperiksa, AS dan YI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Kritikan Ahok Jadi Momentum Perbaikan Internal Kementerian BUMN
Indonesia
Kritikan Ahok Jadi Momentum Perbaikan Internal Kementerian BUMN

pernyataan Ahok dapat digunakan sebagai momentum pembenahan internal Kementerian.

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Massa Demo UU Ciptaker Dibayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Massa Demo UU Ciptaker Dibayar

Akun Facebook Mangkok Sapujagat mengunggah video dengan durasi 37 detik pada Jumat (9/10).

Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS
Indonesia
Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS

Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani proses isolasi dan perawatan di rumah sakit usai terkonfirmasi positif COVID-19.