KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno Hatta) Habrin Yake serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina.

Dokumen itu memiliki keterkaitan dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar diduga berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Baca Juga:

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

"Dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang di antaranya terkait dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar yang diduga dari para ekspoktir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).

Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo cs, Senin (22/3) kemarin.

KPK hari ini sedianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dosen/mantan Staf Khusus Menteri Keluatan dan Perikana Miftah Nur Sabri dan seorang pihak swasta Setiawan Sudrajat.

Baca Juga:

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Namun, Setiawan berhalangan hadir dan mengonfirmasi penjadwalan ulang pemeriksaan. Sementara Miftah juga mengonfimasi ketidakhadirannya lantaran sedang ada kegiatan di luar negeri. Belum diketahui secara persis apakah penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Miftah di kemudian hari.

Pada Senin (15/3) lalu, KPK melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Uang tersebut diduga berasal dari eksportir benur.

“Diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/3).

Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Ali mengatakan Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Padahal, aturan penyerahan jaminan bank tersebut tidak pernah ada.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet

Pelaksanaan SIM gratis bagi tenaga medis sebagai bentuk apresiasi terhadap petugas garda terdepan penanganan COVID-19

Pilkada Saat COVID-19 Untungkan Oligarki Politik Hingga Petahana
Indonesia
Pilkada Saat COVID-19 Untungkan Oligarki Politik Hingga Petahana

Bagi partai politik yang selama ini sudah bekerja, termasuk di tengah pandemi COVID-19 tentu akan mudah

Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM
Indonesia
Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM

Seluruh daerah di Indonesia diminta memetik pelajaran dari hasil evaluasi penanganan COVID-19

Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup
Indonesia
Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup

Kejaksaan Negeri Utara tidak akan membuka pelayanan umum sementara.

KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dinas Pertanian Klaten Kucurkan Rp800 Juta Untuk Pakan 2.000 Sapi Pengungsi Merapi
Indonesia
Dinas Pertanian Klaten Kucurkan Rp800 Juta Untuk Pakan 2.000 Sapi Pengungsi Merapi

Pembelian hewan ternak tersebut dilakukan supaya warga lereng Gunung Merapi tidak terus-terusan mencari pakan hewan ternak di lokasi zona berbahaya erupsi merapi.

Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya
Indonesia
Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya

La Nyalla menyebut banyak jasa-jasa Prof. Muladi bagi bangsa dan negara

Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka
Indonesia
Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021

Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia
Indonesia
Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nurul mengaku kaget saat diberi tahu anggota KPPS lainnya jika Ardani meninggal dunia di rumahnya pukul 21.00 WIB.

Jurnalis Malah Diamankan saat Liput Demo, Polisi Mesti Lakukan Evaluasi
Indonesia
Jurnalis Malah Diamankan saat Liput Demo, Polisi Mesti Lakukan Evaluasi

Sejumlah wartawan dilaporkan mengalami pemukulan bahkan penangkapan oleh kepolisian saat meliput demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.