KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno Hatta) Habrin Yake serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina.

Dokumen itu memiliki keterkaitan dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar diduga berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Baca Juga:

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

"Dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang di antaranya terkait dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar yang diduga dari para ekspoktir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).

Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo cs, Senin (22/3) kemarin.

KPK hari ini sedianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dosen/mantan Staf Khusus Menteri Keluatan dan Perikana Miftah Nur Sabri dan seorang pihak swasta Setiawan Sudrajat.

Baca Juga:

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Namun, Setiawan berhalangan hadir dan mengonfirmasi penjadwalan ulang pemeriksaan. Sementara Miftah juga mengonfimasi ketidakhadirannya lantaran sedang ada kegiatan di luar negeri. Belum diketahui secara persis apakah penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Miftah di kemudian hari.

Pada Senin (15/3) lalu, KPK melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Uang tersebut diduga berasal dari eksportir benur.

“Diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/3).

Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Ali mengatakan Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Padahal, aturan penyerahan jaminan bank tersebut tidak pernah ada.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IKAPPI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Pedagang di Pasar Tradisional
Indonesia
IKAPPI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Pedagang di Pasar Tradisional

IKAPPI meminta Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi di pasar tradisional karena persoalan pendataan vaksinasi menjadi terkendala saat ini menyasar ke pedagang pasar.

Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI

Seno Adji yang juga mantan pimpinan KPK menyebut bahwa tidak ada unlawful killing terkait dengan kasus penembakan laskar FPI oleh polisi.

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang
Indonesia
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang

Per Sabtu 12 Desember 2020, RSD Wisma Atlet merawat sebanyak 3.001 pasien terkonfirmasi positif COVID-19

Kasus Bansos COVID-19, KPK Obok-obok Rumah Orang Tua Pimpinan Komisi VIII DPR
Indonesia
Kasus Bansos COVID-19, KPK Obok-obok Rumah Orang Tua Pimpinan Komisi VIII DPR

KPK menggeledah dua lokasi terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Mensos Juliari.

Polri Sebar Brimob ke Daerah Rawan Pilkada
Indonesia
Polri Sebar Brimob ke Daerah Rawan Pilkada

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah.

Tiongkok Kuasai 30 Persen Pasokan Barang ke Indonesia
Indonesia
Tiongkok Kuasai 30 Persen Pasokan Barang ke Indonesia

berdasarkan komoditasnya, maka penyumbang terbesar ekspor bulan ini adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Menteri Edhy Beli Ratusan Senjata Serbu untuk Tindak Maling Ikan
Indonesia
Menteri Edhy Beli Ratusan Senjata Serbu untuk Tindak Maling Ikan

KKP memperkuat pengawasan dan memberantas kapal pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia.

Kominfo Minta WhatsApp Jelaskan Soal Perubahan Kebijakan Privasi
Indonesia
Kominfo Minta WhatsApp Jelaskan Soal Perubahan Kebijakan Privasi

Kemenkominfo meminta WhatsApp untuk memberikan penjelasan kepada pengguna terkait perubahan kebijakan privasi yang dilakukan aplikasi pesan instan tersebut.

Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi
Indonesia
Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi

Pemberlakuan 3T dan 3M di setiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan

KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal
Indonesia
KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung Nurhadi mengajukan pemindahan rumah tahanan ke majelis hakim tingkat banding.