KPK Sita Bukti Dugaan Suap Lukas Enembe im dokter KPK saat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Gubernur Papua Luka Enembe di Jayapura, Kamis (4/11). (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah tiga lokasi di Jayapura, Papua. Sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe disita penyidik.

Dokumen dan bukti elektronik itu diamankan dari kediaman salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini dan dua kantor perusahaan swasta di Papua. KPK tengah menganalisis dokumen dan bukti elektronik tersebut.

Baca Juga

Perlakuan Firli ke Lukas Enembe jadi Preseden Buruk Penanganan Kasus Korupsi

"Ditemukan dan diamankan adanya berbagai dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu, (5/11).

Ali menjelaskan tiga lokasi yang digeledah itu yakni sebuah rumah dan dua kantor perusahaan swasta di Jayapura, Papua. Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti tambahan kasus Lukas Enembe.

Satu rumah yang digeledah tersebut dikabarkan milik Tono Laka. Dia disebut-sebut sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini.

"Bukti-bukti tersebut akan menjadi kelengkapan berkas perkara dengan lebih dulu akan dianalisis dan disita," ujar Ali.

Penggeledahan di tiga lokasi daerah Jayapura itu berbarengan dengan kehadiran tim penyidik di Papua beberapa hari lalu.

Baca Juga

Firli Pastikan Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe Jadi Prioritas KPK

Tim penyidik KPK datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka. Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.

Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Namun, KPK belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir rekening Lukas dan pihak-pihak terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. (Pon)

Baca Juga

MAKI Nilai Ketua KPK Berpotensi Langgar UU Temui Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
21,4 Juta Warga Indonesia Telah Divaksin Dosis Ketiga
Indonesia
21,4 Juta Warga Indonesia Telah Divaksin Dosis Ketiga

Penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis ketiga (penguat) sudah mencapai 21.474.870 jiwa

Pemerintah Ajak Masyarakat Kampanyekan Kesehatan Jiwa
Indonesia
Pemerintah Ajak Masyarakat Kampanyekan Kesehatan Jiwa

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa.

9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono
Indonesia
9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono

Pengamat militer Anton Aliabbas menyebutkan, setidaknya ada 9 nama perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya yang berpotensi menggantikan posisi Yudo.

Massa Aksi BEM SI Tiba di Gedung DPR
Indonesia
Massa Aksi BEM SI Tiba di Gedung DPR

Seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tiba di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Mereka datang usai melakukan long march dari arah Jalan Pemuda depan Gedung TVRI.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin mRNA Menyebabkan Hepatitis pada Anak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin mRNA Menyebabkan Hepatitis pada Anak

Beredar sebuah narasi oleh akun Twitter @JakataStar yang mengatakan bahwa vaksin menyebabkan hepatitis pada anak.

Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster
Indonesia
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektar.

Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar
Dunia
Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar

Putaran sanksi terbaru EU juga akan mempengaruhi Sberbank, pemberi pinjaman utama Rusia. Bank itu akan ditambahkan ke dalam daftar bank yang telah dikeluarkan dari sistem SWIFT.

Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya
Indonesia
Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya

Stadion JIS dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan saja warga DKI, tapi semua warga Indonesia bahkan dunia.

Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD
Indonesia
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

HMI Solo Minta Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM
Indonesia
HMI Solo Minta Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM

Demo menuntut Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan harga BBM.