KPK Sita Bangunan Milik Bupati Hulu Sungai Utara Bupati Hulu Sungai Utara nonaktir Abdul Wahid meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (1/10/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.

Dalam mengusut kasus tersebut, KPK menyita bangunan dan tanah milik Abdul Wahid pada Rabu (24/11) kemarin. KPK menduga, aset yang disita tersebut ada kaitannya dengan kasus ini.

“Yaitu satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabuapten HSU yang diperuntukkan untuk Klinik Kesehatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Ajudan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Terkait Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Ali menambahkan, barang bukti dimaksud selanjutnya akan dikonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini.

"Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait perkara ini," ujar Ali.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

Dalam konstruksi perkaranya, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10 persen untuk dirinya dan 5% untuk Maliki. Pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima oleh Abdul Wahid melalui Maliki berasal dari Marhaini dan Fachriadi senilai sekitar Rp500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima commitment fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 4,6 miliar untuk tahun 2019, sebesar Rp 12 miliar pada 2020 dan sebesar Rp 1,8 miliar pada 2021. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Periksa Azis Syamsuddin
Indonesia
Dewas KPK Periksa Azis Syamsuddin

"Iya benar tadi pagi," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris

Polisi Kantongi Akun-Akun yang Diduga Ajak Jakmania Turun ke Jalan
Indonesia
Polisi Kantongi Akun-Akun yang Diduga Ajak Jakmania Turun ke Jalan

Polisi juga mengagendakan pemeriksaan Ketua Umum The Jakmania

Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca
Foto
Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menerima vaksin Covid-19 Astrazeneca di Sentra Vaksinasi Covid-19 di Mall Neo Soho, Jakarta

Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus
Indonesia
Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus

Sebanyak 17.131 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 100 positif dan 17.031 negatif.

KPK Periksa Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Periksa Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tujuh tersangka

40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi
Indonesia
40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi

Tahap pertama yang sudah divaksin mencapai 179.711 lansia dan tunda 4.966 lansia

Kasus Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 di Solo Meluas, 68 Orang Positif
Indonesia
Kasus Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 di Solo Meluas, 68 Orang Positif

Sedikitnya ada 62 siswa dan 6 guru dari SD dan SMP sederajat yang harus menjalani isoman dan dalam pemantauan puskesmas setempat.

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

"Saya akan minta Pemprov DKI untuk blacklist," kata M Taufik di Jakarta, Rabu (24/11).

Global Bond Bikin Cadangan Devisa Cukup Buat Bayar Utang Dalam 8,9 Bulan
Indonesia
Global Bond Bikin Cadangan Devisa Cukup Buat Bayar Utang Dalam 8,9 Bulan

Posisi cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji
Indonesia
Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Jazuli berharap upaya kolektif tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.