KPK Sidik Dugaan Suap Pajak di Kemenkeu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sedang penyidikan betul," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Baca Juga

Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK

Namun, Alex sapaan Alexander belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," ujarnya.

Gedung Kementerian Keuangan

Alex menjelaskan modus dugaan rasuah ini diawali dari pihak wajib pajak yang memberikan sejumlah uang supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

"Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," jelas dia.

Menurut Alex, nilai suap dalam dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ini mencapai miliaran rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," imbuhnya.

Bahkan, kaya Alex, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini. Penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak.

KPK akan menangani kasus suapnya. Sedangkan Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut.

"Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," tutup Alex. (Pon)

Baca Juga

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Legal Bank BNI Jadi Saksi Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Online di Apartemen Green Pramuka
Indonesia
Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Online di Apartemen Green Pramuka

Polisi membongkar dugaan praktek prostitusi online di Apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta.

KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

“Pengalaman yang dialami napi bisa dibagi ke orang lain. Bagaimana tekanan sosial terhadap pribadi dan keluarganya. Sehingga masyarakat bisa memetik hikmah dan tidak ingin melakukan korupsi,” ujar Lili.

 DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI. Nova Harivan Paloh menilai perlunya klasifikasi dan syarat yang ketat dalam keringanan retribusi bagi penghuni rusunana agar tepat sasaran.

Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye

Pembukaan kembali sekolah juga akan diperbolehkan di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil)

 Pembukaan Sekolah Saat Pandemi, PKS: Jangan Jadikan Anak-Anak Kelinci Percobaan
Indonesia
Pembukaan Sekolah Saat Pandemi, PKS: Jangan Jadikan Anak-Anak Kelinci Percobaan

"Saya keberatan jika anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah. Atas nama kecintaan, kepedulian dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, saya minta tunda

Wapres Sampaikan Dukacita Jatuhnya Sriwijaya Air dan Longsor Sumedang
Indonesia
Wapres Sampaikan Dukacita Jatuhnya Sriwijaya Air dan Longsor Sumedang

Pesawat Sriwijaya diperkirakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP
Indonesia
Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

Sangat tak adil bila Pemprov DKI tebang piling TGUPP diistimewakan

Ancaman Pandemi Corona, Pemilihan Saat Pilkada Bisa Melalui Pos Surat
Indonesia
Ancaman Pandemi Corona, Pemilihan Saat Pilkada Bisa Melalui Pos Surat

Persoalan tersebut menjadi salah satu tugas pemerintah bersama penyelenggara dan peserta pilkada