KPK Sidik Dugaan Korupsi LPDB-KUMKM di Jawa Barat Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyidikan mengenai dugaan kasus korupsi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Jawa Barat.

Lembaga antirasuah itu menduga, penyaluran dana bergulir yang dilakukan di Jabar tersebut fiktif. KPK pun telah menetapkan tersangka dalam penyidikan tersebut.

Baca Juga

Dewas KPK Surati Dirut Pertamina Terkait Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

"KPK saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUKM tahun 2012-2013 yang diduga fiktif di Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/6).

Ali mengaku belum bisa mengungkap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka mau pun konstruksi perkaranya. Sebab sebagaimana kebijakan KPK, pengumuman detail perkara bakal digelar saat upaya paksa penangkapan atau pun penahanan dilakukan.

"Terkait siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian perbuatan tindak pidana korupsi hingga dugaan pasal yang disangkakan, saat ini belum dapat kami sampaikan," ujar Ali.

Baca Juga

Terjaring OTT KPK, Eks Wali Kota Yogyakarta Masih Diperiksa Intensif

Namun, juru bicara berlatar belakang jaksa ini memastikan bakal menyampaikan kepada masyarakat ihwal setiap perkembangan penyidikan ini.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan bagi pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK diimbau untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat di antaranya apabila memiliki informasi mengenai kegiatan dimaksud untuk dapat segera menyampaikan kepada Tim Penyidik maupun melalui layanan KPK di call center 198," kata Ali. (Pon)

Baca Juga

KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila
Indonesia
KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Bandar Lampung periode 2010-2015 dan 2016-2021 Herman HN dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila).

Darurat Sampah di Bandung, 55 TPS Overload
Indonesia
Darurat Sampah di Bandung, 55 TPS Overload

Kota Bandung yang rata-rata menghasilkan 1.500 ton per hari dan hanya mengandalkan penanganan regional di TPA Sarimukti.

TNI AL Siapkan Kapal Perang untuk Gelar Mudik Gratis
Indonesia
TNI AL Siapkan Kapal Perang untuk Gelar Mudik Gratis

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menggelar Program Mudik Gratis Lebaran 2023/1444 Hijriyah dengan menggunakan kapal perang.

Dicegah ke Luar Negeri, Gubernur Papua Minta Izin Berobat ke Singapura
Indonesia
Dicegah ke Luar Negeri, Gubernur Papua Minta Izin Berobat ke Singapura

Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berobat ke Singapura.

Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot
Indonesia
Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot

Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membatalkan rencana aturan pemisahan tempat duduk laki dan perempuan di dalam angkutan kota (Angkot) sebagai upaya pencegahan tindakan pelecengan seksual.

Michael Victor Sianipar Gabung Perindo, Jabat Ketua DPP
Indonesia
Michael Victor Sianipar Gabung Perindo, Jabat Ketua DPP

Ia dipercaya menjadi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital.

Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir
Indonesia
Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

Tekanan terhadap negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak serta merta berakhir. Hal itu karena situasi ekonomi di dunia tidak berada dalam kondisi baik.

DPR Minta Kemenlu Bertindak Tegas pada Maraknya WNA yang Bekerja di Bali
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Bertindak Tegas pada Maraknya WNA yang Bekerja di Bali

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyoroti maraknya turis di Bali yang nyambi bekerja untuk kepentingan bisnis meski hanya berbekal visa turis.

Kementerian PPPA Jamin Pemulihan Korban Penganiayaan Anak Pejabat DJP
Indonesia
Kementerian PPPA Jamin Pemulihan Korban Penganiayaan Anak Pejabat DJP

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjamin pemulihan korban penganiayaan anak laki-laki pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berinisial D (17) sebagai bentuk perlindungan.

Lonjakan Inflasi akan Gerus Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Lonjakan Inflasi akan Gerus Daya Beli Masyarakat

"Saya kira Inflasi ini sangat berdampak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan inflasi tentu akan menggerus daya beli masyarakat miskin," kata Mukhtarudin