KPK Siap Tindaklanjuti 'Nyanyian' Wahyu Setiawan soal Kecurangan Pemilu Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) bersiap menjalani sidang dakwaan secara virtual, Kamis (28/5/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan terdakwa perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Wahyu Setiawan, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Diketahui, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu telah mengajukan diri sebagai JC.

Melalui kuasa hukumnya, Wahyu berjanji bakal 'bernyanyi' soal keterlibatan pihak lain dalam kasus yang juga menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku. Bahkan, Wahyu juga bakal membeberkan mengenai kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan dan menganalisis pengajuan tersebut sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 menyebut sejumlah syarat untuk mendapat status JC, di antaranya mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.

"Silakan saja jika memang mau mengajukan diri sebagai JC dan KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai fakta-fakta di persidangan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).

Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Ali mengatakan, jika permohonan JC dikabulkan majelis hakim, hal tersebut akan meringankan hukuman Wahyu Setiawan jika dinyatakan bersalah menurut hukum. Namun, jika JC tidak dikabulkan, KPK meminta Wahyu Setiawan untuk menjadi whistle blower yang mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya.

KPK, kata Ali memastikan bakal menindaklanjuti keterangan Wahyu Setiawan jika disertai data dan bukti yang jelas.

"Dipastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila memang kasus tersebut menjadi kewenangan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK," kata Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, keterbukaan Wahyu Setiawan mengenai kasus yang menjeratnya maupun kasus lain yang lebih besar seharusnya dilakukan sejak proses penyidikan. Lembaga antirasuah menyayangkan jika Wahyu hanya akan membongkar kasus-kasus korupsi yang diketahuinya setelah mendapat status JC.

Baca Juga

Penangkapan Wahyu Setiawan Penting untuk Bongkar "Dosa" Tak Terlihat KPU

"Harus dipahami bahwa semestinya keterbukaan terdakwa disampaikan baik sejak awal penyidikan maupun sampai yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan baik itu terhadap perkara saat ini maupun membongkar kasus-kasus lain yang ia ketahui dan tentu didukung bukti yang kongkrit, bukan menyatakan sebaliknya misalnya jika diberikan JC baru akan membuka semuanya," tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Lemahkan Prajurit TNI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Lemahkan Prajurit TNI

WHO melalui situs resminya juga menyatakan bahwa vaksin sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan berhasil menyelamatkan nyawa hampir 3 juta orang di dunia tiap tahunnya.

Ini Kata Bima Arya Soal Pemanggilannya oleh Jokowi
Indonesia
Ini Kata Bima Arya Soal Pemanggilannya oleh Jokowi

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Bogor pada Rabu (21/7) sore.

Jokowi Sumbang 2 Sapi Kurban di Masjid Agung dan Al Wustho
Indonesia
Jokowi Sumbang 2 Sapi Kurban di Masjid Agung dan Al Wustho

Presiden Jokowi menyumbangkan dua ekor sapi untuk berkurban di Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idul Adha 1442 H atau tanggal 20 Juli 2021.

KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS
Indonesia
KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, mengatakan pada Pilwakot tahun ini pihaknya membutuhkan sebanyak 8.617 orang KPPS yang bertugas di Tempat Pumungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember.

Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Keraton Solo
Indonesia
Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Keraton Solo

Presiden Jokowi akan menyembelih hewan kurban berupa sapi seberat 837 kilogram di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar
Indonesia
Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar

"20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer," ujarnya

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020
Indonesia
Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan
Indonesia
Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, Kamis (25/3).

Istana Bantah Ada Paket Gatot Eddy-Listyo Sigit
Indonesia
Istana Bantah Ada Paket Gatot Eddy-Listyo Sigit

Hingga kini belum ada pembicaraan di lingkungan Istana untuk mengusung Komjen Gatot sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Wakil Ketua KPK tak Menolak Jika Dikasih Mobil Dinas
Indonesia
Wakil Ketua KPK tak Menolak Jika Dikasih Mobil Dinas

Pimpinan KPK berlatar akademisi ini menyatakan demikian lantaran banyak yang mengkritisi rencana lembaga antirasuah menganggarkan fasilitas mobil dinas.