KPK Siap Masuk Pansus Angket DPR, Audit Pengelolaan Uang Ibadah Haji 2024

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 12 Juli 2024
KPK Siap Masuk Pansus Angket DPR, Audit Pengelolaan Uang Ibadah Haji 2024

Ilustrasi (Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki temuan tim pengawas (timwas) soal dugaan pengalihan kuota haji 2024 yang dilakukan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu merespons positif soal pembentukan pansus hak angket.

Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan pihaknya bisa ikut berperan dalam pansus itu sesuai dengan kewenangan KPK. Akan tetapi, keterlibatan lembaga antirasuah bergantung pada permintaan pansus. "KPK menyambut positif pansus yang dibuat. Tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kami akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut," kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).

Menurutnya, apabila dalam proses audit tercium indikasi adanya praktik korupsi, KPK akan menerjunkan tim pencegahan atau penindakan untuk mengusut lebih dalam soal rasuah tersebut. "Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan, bisa turun. Namun, tentunya sejauh ini belum ada tindakan apa pun. Namun, pada prinsipnya KPK menyambut positif," ucapnya

Sebelumnya, pansus angket haji 2024 menyatakan bakal melibatkan KPK dalam penyelidikan penyelenggaraan haji 2024. Anggota Pansus Angket Ibadah Haji 2024, Achmad Baidowi atau Awiek, menyebut KPK dilibatkan untuk mengaudit pengelolaan keuangan ibadah haji.

Baca juga:

Pansus Hak Angket Temukan Indikasi Korupsi Terkait Pengalihan Kuota Haji

"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang juga akan dilibatkan. Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Awiek menjelaskan pansus angket haji bakal menyelesaikan sejumlah masalah antaran lain terkait pelanggaran Undang-Undanh (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji hingga pengalihan kuota haji.

"Belum lagi pelayanan di Tanah Suci terutama di Armuzna. Ketersediaan tenda, dengan ketambahan jemaah ternyata fasilitasnya tidak juga bertambah. Belum lagi terkini kita mendengar kemarin ada delay penerbangan sampai 28 jam dari salah satu maskapai nasional," ungkapnya.

Dia menyebut kasus tersebut merupakan hal yang memalukan karena tidak seharusnya terjadi dan tak boleh terulang di masa mendatang. "Itu kan memalukan. Nah, ini kenapa terjadi? Kalau dipersiapkan secara baik, dipersiapkan secara matang, dan tidak mengulang kejadian-kejadian yang lalu, Insya Allah pelaksanaan haji di 2024 akan lebih baik. Masalahnya persoalan haji di 2024 ibarat puncak dari kekecewaan selama tiga tahun terakhir," ungkapnya.

Awiek menyampaikan permasalahan haji pada 2024 ialah puncak dari kekecewaan selama tiga tahun terakhir. Dia menilai pelaksanaan haji saat pandemi COVID-19 juga banyak masalah yang berlanjut hingga tahun ini.

"Jadi jangan langsung panitia angket bermuara kepada hal hal yang bersifat politis. Namun, murni langkah-langkah kami ini untuk menelusuri, untuk mengungkap fakta-fakta yang ada, pada proses pelaksanaan ibadah haji. Tentu semua pihak yang berkepentingan akan diundang. Namun, kami tidak mendahului karena kami belum rapat," katanya.(Pon)

Baca juga:

DPR Bentuk Pansus Hak Angket Haji, Menteri Agama Siap Buka-Bukaan

#Ibadah Haji #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Kemenhaj mengungkap 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat kurang mampu. Sekitar 3.600 PPIU kini didata ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Kementerian Haji menetapkan jadwal haji 2027. Jemaah masuk asrama 10 April, berangkat 11 April, dan pemulangan selesai 20 Juni.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Bagikan