KPK Siap Lawan Permohonan Kasasi Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Proses hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum usai. Politikus Partai Gerindra tersebut mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tim jaksa KPK mempersiapkan dokumen untuk melawan permohonan kasasi yang diajukan oleh Edhy Prabowo dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur tersebut.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, bahwa terdakwa Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Selanjutnya tim jaksa KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (29/11).

Baca Juga:

Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan

Dengan pengajuan kasasi tersebut, status hukuman Edhy Prabowo saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas majelis hakim di tingkat MA yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," tambah Ali, dikutip Antara.

KPK, menurut Ali, masih meyakini korupsi sebagai "extra ordinary crime" sehingga memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," tambah Ali.

Baca Juga:

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Diketahui, Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 9 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 21 Oktober 2021.

Dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dan bila tidak dibayar harta bendanya akan disita dan dilelang, dan bila harta benda tidak cukup maka harus dipidana selama 3 tahun penjara.

Putusan banding itu memperberat hukuman bagi Edhy Prabowo di tingkat pertama. Pada 15 Juli 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subisider 6 bulan kurungan.

Putusan di tingkat banding juga lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim di tingkat banding menyatakan memori banding yang diajukan penasihat hukum Edhy tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan Tipikor dan hanya pengulangan dari apa yang disampaikan sebelumnya.

Dalam perkara ini Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. (*)

Baca Juga:

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton
Indonesia
Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu juga mempertimbangkan hukuman berat bagi WH, yakni hukuman mati atau kebiri.

Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK
Indonesia
Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

"Aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang. Karena sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum," kata Onky

PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19
Indonesia
PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta Pemerintah Pusat untuk menambah fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19, agar pelaksanaan PPKM berjalan efektif.

Pemkot Tangerang Tegaskan Vaksin Booster Digratiskan
Indonesia
Pemkot Tangerang Tegaskan Vaksin Booster Digratiskan

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster pada Rabu (12/1) lusa.

Wisatawan Bisa Lapor Jogoboro Jika Temukan Harga Makanan Tak Wajar di Malioboro
Indonesia
Wisatawan Bisa Lapor Jogoboro Jika Temukan Harga Makanan Tak Wajar di Malioboro

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto menegaskan, masyarakat yang merasa dirugikan oleh para pedagang dapat melaporkannya kepada petugas keamanan Malioboro (Jogoboro).

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci

Sebelumnya, pemerintah menyita sejumlah aset berupa 49 bidang tanah dengan luas 5.291.200 meter persegi terkait dengan penagihan hutang BLBI. Dalam hal ini, salah satu aset tanah yang disita diduga merupakan milik Lippo Karawaci, Tangerang.

Manuver Presiden Jokowi 3 Periode, PKS: Perilaku Inkonstitusional
Indonesia
Manuver Presiden Jokowi 3 Periode, PKS: Perilaku Inkonstitusional

peresmian Seknas yang mengusung Joko Widodo menjadi Capres untuk periode ketiga bisa diartikan mendorong Presiden Jokowi untuk mengabaikan ketentuan konstitusi dan melaksanakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh konstitusi.

Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin

Dalam surat dakwaan disebut pada awalnya sekitar Agustus 2020, Robin dimintai tolong Azis Syamsudin berdiskusi dengan Maskur Husain apakah bersedia mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

KPU Tegaskan Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019
Indonesia
KPU Tegaskan Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019

Partai atau koalisi partai yang berhasil memperoleh minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPR, yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden

Indef Nilai Pelonggaran WFO Sektor Non Esensial Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Indef Nilai Pelonggaran WFO Sektor Non Esensial Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Sedangkan, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah juga diharapkan ikut mengangkat daya beli masyarakat