KPK Siap Lawan Permohonan Kasasi Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Proses hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum usai. Politikus Partai Gerindra tersebut mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tim jaksa KPK mempersiapkan dokumen untuk melawan permohonan kasasi yang diajukan oleh Edhy Prabowo dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur tersebut.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, bahwa terdakwa Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Selanjutnya tim jaksa KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (29/11).

Baca Juga:

Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan

Dengan pengajuan kasasi tersebut, status hukuman Edhy Prabowo saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas majelis hakim di tingkat MA yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," tambah Ali, dikutip Antara.

KPK, menurut Ali, masih meyakini korupsi sebagai "extra ordinary crime" sehingga memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," tambah Ali.

Baca Juga:

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Diketahui, Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 9 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 21 Oktober 2021.

Dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dan bila tidak dibayar harta bendanya akan disita dan dilelang, dan bila harta benda tidak cukup maka harus dipidana selama 3 tahun penjara.

Putusan banding itu memperberat hukuman bagi Edhy Prabowo di tingkat pertama. Pada 15 Juli 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subisider 6 bulan kurungan.

Putusan di tingkat banding juga lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim di tingkat banding menyatakan memori banding yang diajukan penasihat hukum Edhy tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan Tipikor dan hanya pengulangan dari apa yang disampaikan sebelumnya.

Dalam perkara ini Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. (*)

Baca Juga:

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding
Indonesia
Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding

Gubernur DKI Anies Baswedan dihukum untuk menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Wagub DKI: Belum Ada Pembatasan Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Wagub DKI: Belum Ada Pembatasan Mudik Lebaran 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mempunyai rencana untuk melakukan penyekatan mobilitas masyarakat saat kegiatan pulang kampung Idulfitri 1443 Hijriah atau tahun 2022.

KPU Peringatkan Sejumlah Parpol yang Belum Daftar Peserta Pemilu 2024
Indonesia
KPU Peringatkan Sejumlah Parpol yang Belum Daftar Peserta Pemilu 2024

Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebutkan, hingga Senin (8/8) pagi, baru 14 dari 41 partai politik (parpol) yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024 ke KPU RI.

Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20
Indonesia
Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Jabatan Presiden Diusulkan Ditambah, Paloh: Cek Ombak, Tak Perlu Ditanggapi
Indonesia
Jabatan Presiden Diusulkan Ditambah, Paloh: Cek Ombak, Tak Perlu Ditanggapi

penambahan masa jabatan bisa dilaksanakan, tatkala negara dalam kondisi genting, seperti terjadi perang, atau bencana yang tidak bisa diatasi.

Luhut Minta Wuling Bisa Mulai Jualan Mobil Listrik di 2022
Indonesia
Luhut Minta Wuling Bisa Mulai Jualan Mobil Listrik di 2022

Lini produk Wuling di segmen kendaraan listrk di negara asalnya didominasi kelas microcar yang merupakan bagian dari Global Small Electric Vehicle (GSEV) seperti E100, E200, E300 dan Hongguang Mini EV yang baru diluncurkan.

Risma Awali dengan 3 kali Pekik Merdeka
Indonesia
Risma Awali dengan 3 kali Pekik Merdeka

Risma membeberkan kinerjanya sebagai Menteri Sosial yang mengedepankan prinsip 3 T, yakni terdepan, terpencil, dan terbelakang. Kerja ini merupakan perwujudan ideologi kerakyatan yang dipegang oleh PDIP.

Jakarta Diprediksi Tenggelam pada Tahun 2050
Indonesia
Jakarta Diprediksi Tenggelam pada Tahun 2050

Wilayah Jakarta terutama di utara diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050, karena tingginya penggunaan air tanah oleh warga ibu kota.

Profil Shinzo Abe, Mantan Perdana Menteri Jepang yang Ditembak saat Pidato
Dunia
Profil Shinzo Abe, Mantan Perdana Menteri Jepang yang Ditembak saat Pidato

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak saat menyampaikan pidato dukungan kampanye kandidat Partai Demokrat Liberal di Stasiun Yamatosaidaiji, Kota Nara, Jumat (8/7) pagi.

Tidak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Hadang Pendatang
Indonesia
Tidak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Hadang Pendatang

Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).