KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesiapannya menghadapi banding yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Terkait upaya hukum yang diajukan oleh para terdakwa maka kami akan siapkan kontra memori banding sebagai bantahan atas dalil upaya hukum dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Baca Juga

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU

Diketahui, Edhy melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonisnya dengan 5 tahun pidana penjara dalam perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur.

Ali mengatakan, KPK memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Edhy. Hal ini lantaran putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut KPK.

"Setelah kami pelajari, analisa JPU dalam tuntutannya telah diambil alih majelis hakim dalam pertimbangannya sehingga kami tidak mengajukan upaya hukum banding," kata Ali.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Edhy Prabowo diketahui divonis melanggar pasal 12 huruf a UU. Dalam pasal itu, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subisider 6 bulan kurungan kepada Edhy Prabowo karena terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih lobster atau benur.

Selain pidana badan, majelis hakim mewajibkan Edhy Prabowo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Edhy Prabowo untuk diplih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak ia selesai menjalani pidana pokoknya. (Pon)

Baca Juga

Divonis 5 Tahun Bui, Edhy Prabowo Ajukan Banding

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta Mahkamah Agung (MA) menjelaskan maksud pemotongan hukuman bagi para koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa
Indonesia
Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan.

 Menakar Untung-rugi PAN Gabung Koalisi Pro Jokowi
Indonesia
Menakar Untung-rugi PAN Gabung Koalisi Pro Jokowi

PAN saat ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa partai setelah sebelumnya terjadi konflik internal

Cabut Gugatan, Marzuki Alie tak Mau Akui AHY Ketum Demokrat
Indonesia
Cabut Gugatan, Marzuki Alie tak Mau Akui AHY Ketum Demokrat

Atas dasar itu, Marzuki Alie mencabut gugatannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah memecat dirinya secara tidak hormat.

PPKM di DKI, Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Turun 4 Persen
Indonesia
PPKM di DKI, Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Turun 4 Persen

Dishub DKI Jakarta mencatat ada penurunan volume lalu lintas dalam Penerapan Pelaksaanaan Kegiatan Masyarakat selama 6 hari.

Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik
Indonesia
Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik

Jadi dari Sumatera mau ke Jawa enggak bisa, Jawa Sumatera enggak bisa

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi
Indonesia
Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi

Kebijakan ini resmi diberlakukan melalui penerbitan PMK Nomor 31/PMK.010/2021

Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo

Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.