KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, BPKP, BIN dan PPATK ini dibentuk berdasarkan Keppres 6/2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Pembentukan Satgas ini tak berselang lama setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, meski tak tergabung dalam Satgas tersebut, pihaknya berkomitmen membantu dengan menyampaikan data-data yang dimiliki kepada Satgas.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto: ANTARA

Apalagi, KPK pernah menangani kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

"Siapapun pokoknya yang sudah disidik KPK kalaupun kemudian datanya kami memiliki tapi belum naik seperti SN dan ITN tentu kami akan support kepada pihak-pihak yang dalam Keppres ini ditunjuk untuk melakukan penanganan," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4).

KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 bertugas melakukan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tugas tersebut telah dijalankan KPK saat mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Syafruddin, Sjamsul dan Itjih.

Namun, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Kasasi melepaskan Syafruddin. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KPK pun tak diterima MA. Atas dasar itu, KPK menghentikan penyidikan kasus Sjamsul dan Itjih lantaran sudah tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara.

Dengan kondisi tersebut, salah satu jalan untuk memulihkan kerugian keuangan akibat korupsi BLBI melalui gugatan perdata. Langkah hukum tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.

"Jadi kalau untuk kasus yang sudah kami SP3 kan berdasarkan Pasal 32 kalau kemudian ada hak-hak kerugian negara yang bisa kemudian bisa ditagihkan menggunakan mekanisme keperdataan tentu KPK akan menjelaskan termasuk maksud saya dan tidak terbatas yang sudah di SP3 kan kasus-kasus yang lain berkaitan dengan Blbli kalau kemudian tim Keppres ini akan membutuhkan data-data tersebut kami akan melakukan," papar Ghufron.

Sementara itu, kata Ghufron, pihak yang berwenang untuk melaksanakan hak tagih secara keperdataan secara hukum adalah pemerintah dalam hal ini Jaksa pengacara negara. Untuk itu, KPK bakal membantu penuh langkah pemerintah melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dalam mengajukan gugatan perdata.

"Jadi KPK akan mensupport apa-apa yang telah KPK peroleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang sampai saat ini masih tersimpan rapi. Itu yang akan kami lakukan," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja

Pada unggahan foto tersebut ditambahkan narasi “BIARKAN PRIBUMI YANG BEKERJA” dan keterangan “Ingat ya “PRIBUMI” yang dimaksud kadrun ini….”.

Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter
Indonesia
Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter

Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan terlepas dari rombongan saat berkemah di puncak Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 3.265 mpdl, Minggu (5/7).

Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diklaim Tidak Beratkan Buruh
Indonesia
Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diklaim Tidak Beratkan Buruh

Semua keputusan politik yang diambil untuk menjembatani hubungan pengusaha dan buruh pada Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja diklaim cukup baik.

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK
Indonesia
Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

KPK fasilitasi tempat penahanan dan pemeriksaan tersangka

Indonesia Terus Jajaki Pengadaan Vaksin Dengan Berbagai Produsen
Indonesia
Indonesia Terus Jajaki Pengadaan Vaksin Dengan Berbagai Produsen

Erick Thohir memastikan, 300 juta dosis vaksin bakal tersedia pada tahun 2021. Namun jumlah tersebut, belum mencukupi.

KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.

Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi
Indonesia
Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi

Jadi Menteri Koperasi dan UKM, tidak masalah

Libur Maulid Nabi, Lalu Lintas Jakarta Tampak Lengang
Indonesia
Libur Maulid Nabi, Lalu Lintas Jakarta Tampak Lengang

Suasana lalu lintas di sejumlah titik di DKI Jakarta terpantau lengang di hari libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kamis (29/10).

Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3
Indonesia
Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara

Mengenal Vaksin COVID-19 Merah Putih dengan Pendekatan DNA
Indonesia
Mengenal Vaksin COVID-19 Merah Putih dengan Pendekatan DNA

Ada sejumlah sel dalam tubuh yang mampu menghasilkan antibodi. Sel-sel tersebut yaitu Sel B, sel T sitotoksik atau CD 8 dan sel T CD 4.