KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor Rahman menyerahkan uang denda dan pengganti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total Rp3,8 miliar. uang itu langsung diserahkan ke kas negara.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang denda sejumlah Rp200 juta, dan uang pengganti sejumlah Rp3,6 Miliar dari terpidana Fathor Rachman," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/3).

Baca Juga

Waskita Lunasi Hutang Jatuh Tempo Sekitar Rp 2 Triliun Dari Penerbitan Obligasi

Fathor merupakan terpidana dalam kasus korupsi pengerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya pada 2009 hingga 2015.

Kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti dalam kasus itu merupakan perintah Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan nomor:59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt. Pst tanggal 26 April 2021.

Ali menjelaskan, pidana denda dan pengganti itu dibayar dengan cara mencicil sebanyak sebelas kali. Uang denda dan pengganti Fathor saat ini sudah lunas.

ali KPK
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

KPK bakal menagih denda dan pidana pengganti dari beberapa petinggi Waskita Karya yang menjadi terpidana dalam kasus ini. Penagihan ini untuk memaksimalkan pemulihan aset dari korupsi yang dilakukan.

"Pembayaran denda dan uang pengganti dimaksud dengan tujuan untuk melakukan aset recovery dari uang yang sudah dinikmati oleh terpidana korupsi tersebut," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman bervariasi terhadap lima mantan pejabat PT Waskita Karya (persero) antara empat sampai tujuh tahun penjara.

Kelima terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi terkait pembuatan proyek fiktif yang merugikan keuangan negara Rp202,296 miliar.

Kelima pejabat Waskita tersebut antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II Desi Arryani, mantan Kepala Divisi II Fathor Rachman, mantan Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana. mantan Wakadiv Sipil, Fakih Usman, dan mantan Kabag Keuangan Yuly Ariandi Siregar. (Pon)

Baca Juga

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reog Ingin Diklaim Malaysia, Muhaimin: Harus Diadang!
Indonesia
Reog Ingin Diklaim Malaysia, Muhaimin: Harus Diadang!

"Upaya klaim Malaysia mau mengajukan Reog harus diadang. Tidak boleh Malaysia mengklaim Reog karena ini memang asli budaya kita. Kasus ini sebenarnya sering terjadi, saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi," ujarnya

Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk
Indonesia
Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk

"Itu kan belum dipakai, tapi sudah roboh. Maka tahapan berikutnya adalah lakukan evaluasi secara menyeluruh, audit secara menyeluruh," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (28/7).

156 Produk Obat Sirop Kembali Boleh Beredar
Indonesia
156 Produk Obat Sirop Kembali Boleh Beredar

Sebanyak 156 produk obat sirop di Indonesia dapat kembali diresepkan dan beredar di pasaran setelah dipastikan bebas dari senyawa berbahaya.

2 Tahun Tutup, KPK Buka Kembali Layanan Publik Tatap Muka
Indonesia
2 Tahun Tutup, KPK Buka Kembali Layanan Publik Tatap Muka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali membuka pelayanan publik secara langsung atau tatap muka, pada Kamis, (2/6) hari ini, dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang terkendali dan terus membaik.

Pemerintah Persiapkan Percepatan Penyaluran BSU pada September 2022
Indonesia
Pemerintah Persiapkan Percepatan Penyaluran BSU pada September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus melakukan persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan September 2022.

Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina
Indonesia
Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Mahalnya tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.

Puan Minta Pelaku Penculikan Belasan Anak Dijerat Dua Undang-Undang
Indonesia
Puan Minta Pelaku Penculikan Belasan Anak Dijerat Dua Undang-Undang

Ia meminta penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

MotoGP Mandalika Jadi Sarana Promosi Efektif Menambah Daya Tarik Indonesia
Indonesia
MotoGP Mandalika Jadi Sarana Promosi Efektif Menambah Daya Tarik Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan menjadi sarana promosi yang efektif sehingga akan menambah daya tarik atau country branding Indonesia di mata dunia.

DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja

Pimpinan DPR RI memastikan pihaknya siap berdialog dengan buruh dan mahasiswa dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Diketahui DPR melakukan revisi UU Cipta Kerja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan UU Cipta Kerja inkonstitusinal bersyarat.

Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 264 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 264 Orang

Airlangga menyampaikan booster vaksin COVID-19 akan diberikan lewat dua skema