KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta Juliari Batubara ke Kas Negara Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda senilai Rp 500 juta yang dibayarkan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke kas negara.

Juliari dijatuhi hukuman denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari terpidana Juliari P Batubara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (24/9).

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

KPK sebelumnya telah melaksanakan putusan pidana badan Juliari dengan menjebloskan yang bersangkutan ke Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu (22/9). Ia bakal menjalani hukuman penjara selama 12 tahun.

Selain pidana badan dan denda, Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar dengan ketentuan, apabila tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud.

Jika harta benda politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ali mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada Juliari.

"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," ujarnya.

Selain itu, majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari berupa pencabutan hak politik selama empat tahun usai menjalani pidana pokok.

Adapun Juliari dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Baca Juga:

Kasus Bansos, Bekas Anak Buah Juliari Batubara Divonis 9 Tahun Penjara

Di antara suap yang berasal dari 109 perusahaan tersebut, Juliari menerima sebanyak Rp 1,28 miliar dari Harry van Sidabukke dan Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar M.

Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Melakukan Penyekatan Massa Simpatisan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soetta
Foto
Polisi Melakukan Penyekatan Massa Simpatisan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soetta

Polisi melakukan penyekatan sejumlah kendaraan simpatisan yang ingin menjemput langsung kedatangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten

Stok Vaksin COVID-19 Diklaim Aman
Indonesia
Stok Vaksin COVID-19 Diklaim Aman

Upaya menjaga ketersediaan stok vaksin harus dilakukan. Alasannya orang yang sudah mendapatkan dosis pertama harus dipastikan memperoleh dosis kedua.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi akibat dampak siklon tropis Seroja yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Gelombang

Gubernur Sulsel Klaim Sukarela Ikut KPK
Indonesia
Gubernur Sulsel Klaim Sukarela Ikut KPK

OTT merupakan operasi menangkap seseorang saat melakukan tindak pidana. Sementara, klaim Veronica, Nurdin tidak melakukan tindak pidana karena sedang berisitirahat.

Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut
Indonesia
Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut

Jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya

Jokowi juga kurang maksimal dalam membangun manajemen komunikasi

Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka
Indonesia
Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka

Sebagian besar orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun 2021.

Propam Cek Adanya Tindakan Bela Diri Anggota Polri dalam Baku Tembak dengan Pengawal Rizieq
Indonesia
Propam Cek Adanya Tindakan Bela Diri Anggota Polri dalam Baku Tembak dengan Pengawal Rizieq

Sambo menjelaskan soal penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009

Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie
Indonesia
Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

"Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi yang kompeten. Sebagaimana yang ditunjuk penyidik dan keluarga," beber Wa Ode.

[HOAKS atau FAKTA]:  Anak 4 Tahun Ikut Ibunya Dipenjara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anak 4 Tahun Ikut Ibunya Dipenjara

Akun Facebook bernama Joes Andy membagikan sebuah gambar yang di dalamnya terdapat foto artis Gisella Anastasia dan foto seorang ibu beserta anaknya di balik jeruji penjara.