KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta Juliari Batubara ke Kas Negara Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda senilai Rp 500 juta yang dibayarkan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke kas negara.

Juliari dijatuhi hukuman denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari terpidana Juliari P Batubara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (24/9).

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

KPK sebelumnya telah melaksanakan putusan pidana badan Juliari dengan menjebloskan yang bersangkutan ke Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu (22/9). Ia bakal menjalani hukuman penjara selama 12 tahun.

Selain pidana badan dan denda, Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar dengan ketentuan, apabila tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud.

Jika harta benda politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ali mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada Juliari.

"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," ujarnya.

Selain itu, majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari berupa pencabutan hak politik selama empat tahun usai menjalani pidana pokok.

Adapun Juliari dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Baca Juga:

Kasus Bansos, Bekas Anak Buah Juliari Batubara Divonis 9 Tahun Penjara

Di antara suap yang berasal dari 109 perusahaan tersebut, Juliari menerima sebanyak Rp 1,28 miliar dari Harry van Sidabukke dan Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar M.

Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kompolnas Minta Polri Usut Tuntas Kasus Briptu HSB
Indonesia
Kompolnas Minta Polri Usut Tuntas Kasus Briptu HSB

"Jika ada anggota Polri lainnya yang terlibat harus diproses hukum hingga tuntas," ucap Poengky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/5).

Malam Tahun Baru 2022, Jalur Puncak-Cipanas Ditutup Pukul 20.00 WIB
Indonesia
Malam Tahun Baru 2022, Jalur Puncak-Cipanas Ditutup Pukul 20.00 WIB

Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan menjelaskan, menjelang malam pergantian tahun, tepat pukul 20.00 WIB, jalur menuju kawasan Puncak-Cipanas, akan ditutup hingga pukul 01.00 WIB yang juga sebagai antisipasi macet total.

Bappebti Terbitkan Aturan Baru Daftar Aset Kripto
Indonesia
Bappebti Terbitkan Aturan Baru Daftar Aset Kripto

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," terang Didid.

Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta
Indonesia
Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta

Kekesalan DKJ yang dilaporkan ke LBH Jakarta terkait nasib pekerja mereka.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7)

Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi
Indonesia
Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta diminta untuk menelusuri dugaan diskriminasi yang terjadi di salah satu sekolah negeri di Jakarta.

Ridwan Kamil Minta Warganya Jaga Momentum Agar COVID-19 Tetap Landai
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Warganya Jaga Momentum Agar COVID-19 Tetap Landai

Pembangunan sumber daya wirausaha harus mendapat fasilitas

[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun

Yulia juga meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi hoaks mengenai AJB tersebut

Usai Gempa Banten, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Aman
Indonesia
Usai Gempa Banten, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Aman

PT PLN (Persero) memastikan, sistem kelistrikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali dalam kondisi aman usai gempa tersebut.

KPK Tak Segan Jerat Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap DAK Lampung Tengah
Indonesia
KPK Tak Segan Jerat Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap DAK Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.