KPK Setor Sejumlah Uang ke Kas Negara dari Koruptor Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andry Prihandono telah menyetorkan duit sebesar Rp50 juta dari terpidana Karunia Alexander Muskitta atas kasus suap proyek pengadaan barang di PT Krakatau Steel (Persero), Selasa (2/3).

Karunia divonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. Alexander melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

"Berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2019," papar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Kemudian telah disetorkan juga nilai yang sama terkait pembayaran denda dan uang pengganti ke kas negara oleh terpidana lainnya Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi, Radian Azhar.

"Pembayaran denda Terpidana Radian Azhar sejumlah Rp50.000.000,00 berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Bandung Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 23 September 2020," papar Ali.

Radian dihukum 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah menyuap Wahid Husen selaku Kepala Lapas Sukamiskin.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Lalu, Jaksa KPK juga menyetorkan pembayaran denda Terpidana M.Indung Andriani K sejumlah Rp200 juta berdasarkan putusan MA Nomor : 1744/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Indung merupakan prantara suap untuk politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso. Indung divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Lalu disetorkan juga cicilan uang pengganti Terpidana Ahmad Yani sejumlah Rp100 juta berdasarkan putusan MA RI Nomor : 256/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Ahmad Yani merupakan mantan Bupati Muara Enim yang dinilai bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Muaraenim, Sumsel. Atas ulahnya Ahmad Yani divonis pidana lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan.

Selanjutnya, Jaksa juga menyetorkan cicilan uang pengganti terpidana mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Ramlan terbukti menerima suap Rp1,1 miliar terkait penerimaan fee proyek 16 paket pengerjaan jalan yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Atas ulahnya Ramlan Suryadi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

"Cicilan uang pengganti Terpidana Ramlan Suryadi sejumlah Rp302.675.000,00 berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Palembang Nomor : 18/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Hal ini, Pria di Kramat Jati Hilang Selama 4 Hari
Indonesia
Gegara Hal ini, Pria di Kramat Jati Hilang Selama 4 Hari

Seorang pria Bernama Mochamad Rizky Almusalby (26) yang dilaporkan hilang sejak Selasa (27/10) lalu, hingga kini belum ditemukan

Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri
Indonesia
Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri

Seorang terduga teroris terpantau jatuh tersungkur di halaman depan kompleks Mabes Polri, Rabu (31/3).

Tiga Pilar Jakpus Bangun Posko Pengawasan Protokol Kesehatan di Dekat Bekas Markas FPI
Indonesia
Tiga Pilar Jakpus Bangun Posko Pengawasan Protokol Kesehatan di Dekat Bekas Markas FPI

Tiga Pilar Jakarta Pusat meresmikan posko pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Petamburan III yang merupakan jalan masuk ke eks markas Front Pembela Islam (FPI).

Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Karir Brigjen Prasetijo di Polri Terancam Tamat
Indonesia
Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Karir Brigjen Prasetijo di Polri Terancam Tamat

Menanggapi vonis Prasetijo, Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo menyebut, proses pemecatan yang bersangkutan masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati
Indonesia
PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela hari keempat sekolah Partai cakada PDIP angkatan I.

Update Kasus Corona DKI Rabu (11/11): 114.343 Positif, 105.117 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (11/11): 114.343 Positif, 105.117 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 8,5 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 587 jiwa.

Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Indonesia
Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan.

RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir
Indonesia
RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan sudah hampir penuh karena meningkatnya kasus corona di ibu kota.

Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat
Dunia
Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat

Kota Ruili di Provinsi Yunnan, Tiongkok, yang berbatasan dengan Myanmar ditutup total (lockdown).

Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna
Indonesia
Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna

Pemerintah juga harus mengedukasi dan menyosialisasikan aturan beraktivitas di luar rumah kepada masyarakat secara optimal.