KPK Setor Rp 5 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Politikus PKB KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sebesar Rp 5 miliar ke kas negara. Uang itu merupakan cicilan uang pengganti yang harus dibayarkan politikus PKB, Musa Zainuddin yang menjadi terpidana perkara suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Jaksa Eksekusi Andry Prihandono kembali melakukan penyetoran ke kas negara dari pembayaran cicilan uang pengganti dari terpidana Musa Zainuddin sejumlah Rp5 miliar dari total kewajiban seluruhnya sejumlah Rp7 miliar sebagaimana isi putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor : 226 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 Juli 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/6).

Baca Juga:

ICW Ungkap Dua Penyebab Maraknya Pelaporan Kode Etik di KPK

Musa dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK). Selain pidana penjara Majelis PK menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar.

Hukuman terhadap Musa di tingkat PK berkurang 3 tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Musa dengan 9 tahun pidana penjara.

Musa Zainuddin. (Foto: Antara)
Musa Zainuddin. (Foto: Antara)

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Musa terbukti menerima suap sebesar Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng.

Suap itu diberikan agar mengurus program aspirasi pembangunan jalan di Kempupera melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. (Pon)

Baca Juga:

Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa di Sulbar Kini Capai 34 Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa di Sulbar Kini Capai 34 Orang

Sampai saat ini jaringan listrik juga masih padam

Polisi Minta Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Datang ke RS Polri
Indonesia
Polisi Minta Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Datang ke RS Polri

Yusri menyebut pihaknya membutuhkan keterangan dari keluarga penumpang

Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih
Indonesia
Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih

“Kebutuhan cukup besar. Ada sekitar 187 juta orang yang perlu divaksin,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik
Indonesia
Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik

Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan

Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Hindari Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk
Indonesia
Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Hindari Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk

Lalu, untuk tahap keempat yang berapa pada trotoar, ada terdapat 4 titik pengerjaan

Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka

'Munarman' Bikin Geger Warga Depok
Indonesia
'Munarman' Bikin Geger Warga Depok

Gegana Polri langsung ke lokasi kejadian untuk mengecek kaleng yang dibungkus kertas

Buntut Demo Pekerja Ambulans, DPRD Panggil Anak Buah Anies
Indonesia
Buntut Demo Pekerja Ambulans, DPRD Panggil Anak Buah Anies

Saat ini Dinkes DKI masih menggali terkait permasalahan yang ada di jajaran AGD hingga sampai menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota.

Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015
Indonesia
Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015

Keterangan awal pertama saudara MSA ini tidak pernah membuat rilis tersebut