KPK Sesuaikan Mekanisme Penyadapan setelah Diputus MK Tak Perlu Izin Dewas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyesuaikan kembali mekanisme kegiatan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin tertulis terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Baca Juga

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

"KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5).

KPK memastikan segala proses tindakan pro justitia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ali melanjutkan, KPK berterima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah menjadi pemohon dalam proses Judicial Review di MK.

"Kami yakin semua pihak yang terlibat menjadi pemohon, bertujuan untuk terus memperkuat dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya Dewas KPK menghormati putusan MK yang mencabut kewenangan Dewas memberikan izin tertulis kepada KPK terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Hal senada dikatakan Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak menyebut Dewas tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," ujar Tumpak.

Diketahui MK menyatakan penyidik KPK tidak perlu izin dari Dewas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5).

"Tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa. (Pon)

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Solo Datangkan Sandiaga Uno Sebagai Jurkam, Gibran: Pilkada Solo Makin Meriah
Indonesia
Gerindra Solo Datangkan Sandiaga Uno Sebagai Jurkam, Gibran: Pilkada Solo Makin Meriah

Situasi seperti sekarang tidak memungkingkan untuk tatap muka

Api Abadi Mrapen Padam, Ganjar Kirim Anak Buah Cari Penyebabnya
Indonesia
Api Abadi Mrapen Padam, Ganjar Kirim Anak Buah Cari Penyebabnya

Jika masalah bisa ditemukan, segera mungkin api Mrapen bisa dinyalakan lagi

Ekonom: Kedatangan Vaksin COVID-19 Bawa Harapan Positif
Indonesia
Ekonom: Kedatangan Vaksin COVID-19 Bawa Harapan Positif

INDEF berharap agar kedatangan vaksin COVID-19 gelombang selanjutnya bisa lebih cepat, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang sangat diperebutkan oleh seluruh negara.

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19
Indonesia
Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19

Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat nihil kasus baru hari ini.

Anies Diminta Libatkan Warga Dorong DPRD Restui Jual Saham Bir
Indonesia
Anies Diminta Libatkan Warga Dorong DPRD Restui Jual Saham Bir

Fraksi PAN meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menjual kepemilikan saham bir di PT Delta yang kini masih terganjal restu DPRD.

Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi
Indonesia
Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi

Dengan berbagai kebijakan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen.

Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah
Indonesia
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya
Indonesia
Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mencabut laporan pencemaran nama baik yang dibuatnya di Polda Metro Jaya.

Pemprov DKI Belum Izinkan Live Music di Kafe, Bahayanya?
Indonesia
Pemprov DKI Belum Izinkan Live Music di Kafe, Bahayanya?

Pemerintah DKI hanya mengizinkan konser dengan konsep drive-in mulai 6-16 Juli 2020.